JAKARTA, VIRALSUMSEL.COM – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, merespons aksi protes mahasiswa terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang saat ini memengaruhi pasar energi dunia.
Qodari menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya fokus pada penanganan dampak jangka pendek, tetapi juga tengah menjalankan strategi besar untuk mewujudkan kemandirian energi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor.
Menurut dia, kondisi sektor energi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius. Produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang terus meningkat setiap tahun.
“Persoalan BBM memang sangat dipengaruhi faktor eksternal. Secara faktual, Indonesia masih menghadapi ketergantungan yang cukup besar terhadap pasokan energi dari luar negeri,” ujar Qodari, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Program tersebut berjalan beriringan dengan agenda ketahanan pangan yang saat ini juga terus diperkuat pemerintah.
Menurut Qodari, cita-cita besar pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik dalam memenuhi kebutuhan pangan maupun energi.
“Semangat yang dibangun Presiden Prabowo adalah bagaimana Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri, tidak terus-menerus bergantung pada pasokan luar negeri. Kemandirian pangan dan energi menjadi bagian penting dari visi tersebut,” jelasnya.
Tantangan Energi Dinilai Lebih Berat
Qodari mengakui upaya mencapai swasembada energi jauh lebih kompleks dibanding sektor pangan. Jika produksi pangan masih dapat ditingkatkan melalui berbagai program pertanian, sektor energi membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat.
Saat ini, kebutuhan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi domestik masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Selisih tersebut harus ditutupi melalui impor.
“Karena itu tantangan energi jauh lebih berat. Kebutuhan nasional sangat besar, sementara produksi dalam negeri belum mampu mengejar permintaan,” katanya.
Pemerintah Dorong Energi Berbasis Bahan Baku Domestik
Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah terus mengembangkan berbagai alternatif energi yang memanfaatkan sumber daya dalam negeri.
Salah satu langkah yang saat ini diperkuat adalah implementasi program biodiesel B50 yang menggunakan campuran bahan baku kelapa sawit untuk solar. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program bensin campuran etanol atau E20 sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional.
Menurut Qodari, kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi struktural yang sedang dijalankan pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Berbagai strategi sedang dijalankan, mulai dari pengembangan biodiesel hingga pemanfaatan etanol. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan terhadap energi impor,” ujarnya.
Harga BBM Nonsubsidi Dipengaruhi Geopolitik Dunia
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kondisi pasar internasional. Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia turut memengaruhi harga minyak mentah global.
Ia mencontohkan situasi di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kawasan tersebut memiliki peran strategis terhadap jalur distribusi energi dunia, terutama karena keberadaan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan minyak internasional.
“Ketika terjadi ketegangan geopolitik di kawasan strategis seperti Timur Tengah, harga minyak dunia pasti ikut bergejolak. Dampaknya kemudian terasa di banyak negara, termasuk Indonesia,” jelasnya.
Pertalite Tetap Aman, Subsidi Tidak Berubah
Meski demikian, Qodari memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak perlu khawatir. Pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan BBM bersubsidi lainnya agar tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak dunia.
Menurutnya, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar, sedangkan BBM subsidi mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
“Masyarakat perlu memahami bahwa ada BBM yang mengikuti harga pasar dan ada yang disubsidi pemerintah. Untuk BBM subsidi, sampai saat ini tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan,” tegas Qodari.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara, ketahanan energi nasional, serta daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis. (bbs)
