viralsumsel.com, JAKARTA – Sejumlah negara mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Turki, menyatakan kesiapan bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza. Indonesia turut masuk dalam jajaran negara pendukung inisiatif tersebut.
Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan keputusan itu melalui akun X resminya, Kamis (22/1/2026). Dalam pernyataannya, Kemlu menyebut Indonesia bersama tujuh negara Muslim lain menyambut undangan Trump untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian.
“Para Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu RI.
Bergabungnya Indonesia disebut sebagai penegasan komitmen mendukung pemerintahan transisi dalam kerangka rencana menyeluruh guna mengakhiri perang di Gaza. Para menteri luar negeri negara anggota juga menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump.
“Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza,” lanjut pernyataan Kemlu.
Inisiatif ini diklaim sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendorong rekonstruksi Gaza, serta mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara sesuai hukum internasional.
Selain delapan negara tersebut, Kuwait juga menyatakan telah menerima undangan untuk bergabung, meski belum memastikan sikap akhirnya.
Dewan Perdamaian ini dikabarkan mengirim undangan ke puluhan pemimpin dunia, disertai permintaan kontribusi dana hingga US$1 miliar untuk memperoleh kursi tetap. Namun Arab Saudi tidak merinci skema pendanaan yang akan diambil.
Awalnya dewan ini dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza. Namun, perannya dinilai meluas dan berpotensi menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga memicu keberatan sejumlah sekutu AS, termasuk Prancis. Paris pun mengindikasikan tidak akan bergabung.
Langkah ini juga muncul di tengah rivalitas politik antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang sama-sama berupaya mengamankan dukungan pemerintahan Trump melalui janji investasi dan kesepakatan bisnis. (mel)
