JAKARTA, viralsumsel.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat struktur pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat penting di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Pelantikan ini mencakup posisi Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Kepala Badan Karantina Indonesia.
Dalam prosesi resmi tersebut, Presiden melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2026.
Sementara itu, posisi Kepala Badan Karantina Indonesia dipercayakan kepada Abdul Kadir Karding melalui Keputusan Presiden Nomor 50/TPA/Tahun 2026. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem karantina nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global di bidang kesehatan, pangan, dan biosekuriti.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan diawali pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dalam sumpah tersebut, para pejabat menyatakan komitmennya untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.
Pelantikan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencerminkan langkah konsolidasi pemerintahan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.
Penempatan figur-figur strategis di posisi kunci diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan publik serta memperkuat pengawasan dan pelayanan di bidang karantina nasional.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan TNI dan Polri. Kehadiran para pejabat ini menandakan pentingnya momen tersebut dalam agenda pemerintahan nasional.
Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kecepatan respons terhadap isu strategis nasional, serta memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. (bbs)
