viralsumsel.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal tegas kepada operator SPBU swasta yang dinilai tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Ia menyinggung adanya badan usaha yang terkesan ingin mengatur negara, meski tidak menyebutkan secara spesifik nama operator yang dimaksud.
Bahlil menegaskan, pemerintah hanya akan memberikan kuota impor BBM kepada badan usaha yang dinilai taat regulasi. Untuk SPBU swasta yang patuh, perhitungan kuota impor BBM tahun 2026 disebut sudah rampung dan tinggal menunggu keputusan akhir.
“Yang tertib pada aturan negara, itu sudah saya hitung. Tapi kalau yang coba-coba melawan atau mengatur negara, ya belum saya hitung,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Meski begitu, Bahlil masih enggan membeberkan besaran kuota impor BBM yang akan diberikan tahun depan. Ia juga tidak menjawab pasti apakah peningkatan kuota tersebut akan melampaui angka 10 persen. Menurutnya, kebijakan ini masih dalam tahap pengaturan dan kajian pemerintah.
“Belum ada bocoran. Yang jelas, badan usaha swasta yang tidak menaati aturan negara, silakan tunggu saja. Pemerintah tidak akan ragu bersikap,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan seluruh badan usaha penyalur BBM swasta telah mengajukan permohonan kuota impor untuk tahun 2026. Operator SPBU seperti Shell, BP, hingga VIVO disebut sudah menyampaikan usulannya.
“Sudah, semuanya sudah mengajukan,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Namun demikian, Laode menyatakan penetapan kuota impor BBM untuk SPBU swasta masih menunggu persetujuan Menteri ESDM. Besaran kuota baru akan diumumkan setelah seluruh jenis BBM, mulai dari bensin, solar, hingga avtur, dipaparkan dan disetujui.
“Nanti setelah saya paparkan ke Pak Menteri dan beliau menyetujui, baru kita umumkan kuotanya,” jelas Laode. (mel)
