viralsumsel.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mengirim sinyal kuat soal keberpihakan kepada calon jemaah haji. Dari Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya memangkas ongkos ibadah haji agar semakin terjangkau bagi umat Islam Indonesia.
Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU). Di hadapan para ulama dan keluarga besar NU, Prabowo menyebut penurunan biaya haji sebagai tekad pribadi yang ingin ia wujudkan selama memimpin.
“Saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara yang disiarkan secara virtual, Minggu (8/2/2026).
Tekad tersebut, menurut Prabowo, sejalan dengan capaian penting pemerintah yang berhasil memperoleh hak kepemilikan lahan di Kota Suci Mekkah. Lahan itu nantinya akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia, yang diperuntukkan khusus bagi jemaah haji dan umrah asal Tanah Air.
Di hadapan ribuan jemaah, Prabowo menyebut langkah ini sebagai kehormatan besar bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kesempatan menghadirkan fasilitas sendiri di jantung ibadah umat Islam dunia.
“Kita mendapat kehormatan bisa memiliki lahan di Kota Suci Mekkah. Di sana akan kita bangun Kampung Haji untuk jemaah haji dan seluruh pelaksana umrah dari Indonesia,” tuturnya.
Prabowo menegaskan, Kampung Haji tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan hunian yang layak, aman, dan nyaman tanpa permainan harga.
“Nanti semua jemaah dijamin mendapat tempat yang baik. Pelayanannya harus terbaik dan biayanya jauh lebih murah untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Upaya efisiensi tersebut mulai terlihat dari penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 Hijriah atau tahun 2026. Pemerintah bersama Panja Komisi VIII DPR RI menyepakati total BPIH sebesar Rp 87,4 juta, turun sekitar Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut keputusan tersebut sebagai kabar baik bagi calon jemaah. Ia menilai penurunan biaya haji mencerminkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam melakukan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Penetapan BPIH 2026 ini menunjukkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
BPKH memastikan siap menyalurkan nilai manfaat sebagai subsidi untuk meringankan beban jemaah. Berdasarkan kesepakatan, komposisi BPIH 2026 terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp 54,19 juta atau 62 persen, serta nilai manfaat dari pengelolaan dana haji sebesar Rp 33,21 juta atau 38 persen. (mel)
