PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan Reses Masa Persidangan VI Tahun Anggaran 2026.
Aspirasi yang masuk dipastikan tidak hanya dicatat, tetapi juga akan diteruskan dan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Koordinator Reses Daerah Pemilihan (Dapil) II Palembang DPRD Sumsel, Hj. Zaitun, SH, M.Kn, di sela-sela kegiatan reses yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di sejumlah titik di Kota Palembang.
Menurut Hj. Zaitun, reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam pembahasan program pembangunan maupun penyampaian kepada instansi terkait.
“Setiap aspirasi masyarakat yang kami terima tentu tidak berhenti hanya sebatas dicatat. Seluruhnya akan kami teruskan dan perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai dengan kewenangan pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat terus memanfaatkan kegiatan reses sebagai ruang komunikasi dengan wakil rakyat sehingga berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing dapat segera memperoleh solusi.
DPRD Buka Ruang Dialog Seluas-luasnya
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., M.Si. Ia menegaskan DPRD Sumsel selalu terbuka menerima berbagai aspirasi, kritik, maupun masukan dari masyarakat.
Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat tidak harus dilakukan saat reses saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan lainnya.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Jika ada hal yang ingin disampaikan secara langsung, kami siap menerima dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan,” kata Nopianto.
Ia menilai keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
SPMB Jadi Sorotan
Selain menyerap aspirasi warga, Nopianto juga menanggapi berbagai pertanyaan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ia menegaskan proses penerimaan peserta didik harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, seluruh pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
KPK hingga Ombudsman Ikut Mengawasi
Nopianto mengingatkan bahwa pelaksanaan SPMB saat ini menjadi perhatian serius berbagai lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan KPK telah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar hukum selama proses penerimaan siswa baru.
Beberapa pelanggaran yang harus dihindari antara lain praktik penitipan siswa, pungutan liar (pungli), hingga pemalsuan dokumen persyaratan.
Menurutnya, pengawasan terhadap SPMB tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga melibatkan aparat kepolisian, Ombudsman Republik Indonesia, hingga elemen masyarakat.
“Praktik penitipan siswa, pungutan liar maupun pemalsuan dokumen merupakan tindakan yang melanggar hukum. Karena itu proses penerimaan siswa baru harus berjalan sesuai aturan dan diawasi bersama agar tetap bersih, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan reses tersebut, DPRD Sumsel berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Selatan. (jun)
