PALEMBANG, viralsumsel.com — Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kekerasan yang menimpa aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus, yang juga menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi mengganggu ruang kebebasan sipil yang menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Ketua DPW PGK Sumatera Selatan Firdaus Hasbullah menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, terlebih terhadap individu yang menjalankan fungsi kontrol sosial, tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
Menurutnya, aktivis masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan serta mendorong partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan. Tindakan kekerasan terhadap aktivis yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat mencederai semangat demokrasi yang selama ini kita bangun bersama,” ujar Firdaus Hasbullah dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Senin (16/3/2026).
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keadilan sosial, PGK Sumatera Selatan menilai bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Tanah Air.
Firdaus menambahkan, kelompok masyarakat sipil seperti organisasi advokasi dan pegiat hak asasi manusia memiliki posisi strategis dalam mengawal transparansi serta memastikan kekuasaan berjalan sesuai prinsip hukum dan kepentingan publik.
Terkait insiden yang menimpa Andrie Yunus tersebut, DPW PGK Sumatera Selatan menyampaikan sejumlah sikap dan harapan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum.
Pertama, PGK mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kedua, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, serta berkelanjutan. Hal ini dinilai penting guna menghindari spekulasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ketiga, negara diharapkan mampu memastikan bahwa kebebasan berpendapat, kritik, serta advokasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil tidak dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan konstruktif.
Selain itu, PGK Sumatera Selatan juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap para aktivis, jurnalis, maupun pegiat masyarakat sipil agar dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau kekerasan.
“Keamanan bagi aktivis dan jurnalis adalah bagian penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Mereka harus dapat menjalankan fungsi sosialnya tanpa tekanan ataupun ancaman,” kata Firdaus.
Lebih lanjut, PGK Sumatera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang dewasa dan beradab dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Firdaus menegaskan bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat tumbuh apabila negara mampu memberikan ruang aman bagi perbedaan pandangan.
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstitusional sejatinya merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa serta upaya untuk memperbaiki kehidupan bernegara.
Karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap aktivis maupun kelompok kritis harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
“Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi pesan penting bahwa Indonesia tetap berdiri di atas prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan sipil,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen kebangsaan DPW PGK Sumatera Selatan dalam menjaga nilai demokrasi, kemanusiaan, serta keadilan di Indonesia. (bbs)
