viralsumsel.com ,KAYUAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) bergerak cepat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan memasukkan visi dan misi kepala daerah yang baru, H. Muchendi-Supriyanto. Langkah ini menjadikan OKI sebagai daerah tercepat dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD se-Sumatera Selatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bappeda Sumsel melalui Kepala Bidang PEPS, Dody Eko Prasetyo, ST., MT. Menurutnya, langkah cepat yang diambil Pemkab OKI patut diapresiasi karena menunjukkan kesiapan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih sistematis dan terarah.
“OKI menjadi daerah yang paling awal menyusun Ranwal RKPD, padahal pemerintah daerah diharuskan menetapkan RKPD paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Ini adalah langkah yang sangat baik,” ujar Dody dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Bappeda OKI pada Kamis (6/3/2025).
Proses Penyusunan RKPD 2026
Kepala Bappeda OKI, Aidil Aswari, menjelaskan bahwa tahapan penyusunan Ranwal RKPD telah dimulai sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI. Sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dibahas bersama DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD.
“Tahapan penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten OKI telah berjalan sejak kepala daerah baru dilantik, dan hari ini kita laksanakan Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari proses perencanaan yang transparan dan partisipatif,” ujar Aidil.
Ia menambahkan, dalam RKPD 2026, Pemkab OKI akan fokus pada beberapa prioritas pembangunan utama yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, antara lain:
Peningkatan akses kesehatan, pendidikan, serta jaminan perlindungan sosial. Penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta stabilitas ekonomi. Pengembangan lingkungan sosial dan budaya yang maju. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana.
Penguatan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. “Kami juga telah mensinkronkan rancangan awal RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten OKI, Asta Cita Presiden Prabowo, serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029,” jelas Aidil.
Instruksi Wakil Bupati OKI: Perencanaan Harus Matang & Efektif
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menekankan bahwa seluruh rencana pembangunan yang akan dilaksanakan harus benar-benar direncanakan secara matang. Menurutnya, penyusunan RKPD harus dilakukan dengan memperhatikan target pembangunan, pencapaian visi dan misi daerah, serta sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan kebijakan nasional serta provinsi,” ujar Supriyanto.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah, sehingga perangkat daerah diminta untuk lebih proaktif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
“Pembangunan di OKI tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus aktif mencari pendanaan dari sumber lain, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, serta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta,” tegasnya.
Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Lebih lanjut, Supriyanto menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan harus bersifat prioritas dan mampu menyelesaikan permasalahan dasar masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat OKI.
“Jangan sampai ada proyek pembangunan yang tidak memberikan manfaat nyata. Masyarakat harus bisa merasakan langsung dampak positif dari setiap program pembangunan yang kita jalankan,” tandasnya.
Dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemkab OKI dalam menyusun RKPD 2026, diharapkan pembangunan di OKI dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat, diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. (zep)
