viralsumsel.com, JAKARTA– Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional menyusul rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera. Menurut Hasto, skala kerusakan dan jumlah korban membuat kebijakan tersebut sangat mendesak demi percepatan penanganan.
Dorongan itu disampaikan Hasto seusai menghadiri Rakerja PDIP Jawa Barat di Trans Luxury Hotel, Bandung, Minggu (7/12/2025). Ia menyebut aspirasi masyarakat Sumatera yang diterima PDIP menginginkan pemerintah pusat turun tangan penuh karena dampak bencana sudah lintas wilayah.
“Tim kami yang turun ke lapangan mendengar langsung keluhan warga. Kerusakan hutan terjadi masif, pemanasan global makin memperparah situasi. Dengan skala korban dan kerugian saat ini, masyarakat meminta status bencana nasional agar penanganan bisa jauh lebih cepat,” ujar Hasto.
Ia menegaskan penetapan status bencana nasional bukan soal politik, tetapi soal kemanusiaan. Untuk itu, Hasto meminta agar penanganan bencana tidak terjebak dalam sekat-sekat pilihan politik, suku, agama, atau status sosial.
“Alam sudah memberi peringatan keras. Kita harus kembali pada politik merawat bumi. Hutan yang dirusak harus dipulihkan, kesalahan kebijakan masa lalu harus dikoreksi, dan penegakan hukum terhadap pembalakan liar serta tambang ilegal tidak boleh lagi setengah hati,” tegasnya.
Hasto juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap izin lingkungan dan alih fungsi lahan di Sumatera. Ia menilai bencana ekologis ini bukan terjadi tiba-tiba, melainkan akibat pembiaran aktivitas perusakan lingkungan.
“Kayu-kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir itu bukti kuat ada yang tidak beres. Alih fungsi lahan yang semrawut dan illegal logging harus dihentikan. Kebijakan dari hulu hingga hilir wajib diperbaiki,” kata Hasto.
Ia menambahkan, PDIP siap mendukung langkah-langkah mitigasi pemerintah dan mendorong moratorium hutan agar ekosistem tetap terlindungi.
“Hutan adalah paru-paru dunia. Sungai adalah halaman depan kita. Konversi hutan menjadi lahan sawit secara ugal-ugalan harus dihentikan. Ini tugas seluruh anak bangsa,” tutupnya. (mel)
