PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan mulai diarahkan pada strategi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul.
Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono memimpin Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kantor BPBD Provinsi Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan langkah penanggulangan karhutla sekaligus menyiapkan sistem pencegahan agar kejadian kebakaran tidak terus berulang, terutama di kawasan ekosistem gambut yang membutuhkan pengelolaan tata air secara berkelanjutan.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah membangun konektivitas kanal, sekat kanal, serta sistem pompa atau water intake untuk menjaga ketersediaan air di kawasan rawan karhutla. Konsep tersebut diarahkan untuk mempertahankan kondisi lahan gambut tetap basah ketika memasuki musim kemarau.
Herman Deru menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengubah pola penanganan karhutla dari sekadar memadamkan api menjadi menjaga kondisi lahan sebelum kebakaran terjadi.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Hari ini mengemuka ide membuat kanal yang sangat kreatif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya langsung sambut,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, para ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup telah memetakan persoalan konektivitas kanal, termasuk pengaturan sirkulasi air agar air tidak hanya mengalir dan terbuang ke sungai, tetapi dapat dimanfaatkan kembali untuk menjaga kelembapan lahan saat musim kemarau.
“Jangan air ini hanya dibuang ke sungai. Bagaimana ketika kemarau air masuk ke kanal. Ini oleh-oleh yang sangat berharga,” katanya.
Tidak Andalkan APBN dan APBD
Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel siap menindaklanjuti konsep tersebut. Pemerintah daerah akan menentukan lokasi yang menjadi prioritas untuk normalisasi kanal maupun pemasangan pompa berdasarkan arahan dan kajian teknis Kementerian Lingkungan Hidup.
Menariknya, pembangunan infrastruktur tata air tersebut diarahkan tidak menggunakan anggaran pemerintah.
“Yang istimewanya, ini non-APBN, non-APBD. Ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tegas Herman Deru.
Menurutnya, peran pemerintah pusat juga penting karena berkaitan dengan kewenangan perizinan serta penegakan aturan dan pemberian sanksi lingkungan terhadap korporasi sesuai kapasitas dan tingkat pelanggarannya.
Karena itu, Pemprov Sumsel akan segera menentukan wilayah prioritas untuk normalisasi kanal dan pemasangan pompa dengan pendampingan para ahli Kementerian Lingkungan Hidup.
“Sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH. Dan ini bukan hanya untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tetapi manfaatnya untuk jangka panjang,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan karhutla selama ini kerap berfokus pada respons setelah api muncul. Padahal, pada ekosistem gambut, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi risiko lahan mengering dan mudah terbakar.
43 Perusahaan Dilibatkan
Sementara itu, Wamen LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pertemuan tersebut turut melibatkan 43 perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan.
Diaz mengapresiasi respons cepat Herman Deru dalam menindaklanjuti konsep mitigasi karhutla untuk jangka panjang. Ia menjelaskan, berbagai metode yang selama ini dilakukan, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, maupun pemadaman langsung di lapangan, tetap penting dalam menghadapi kebakaran.
Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan agar kebakaran tidak kembali terjadi pada musim berikutnya.
Karena itu, pemerintah mendorong strategi pembasahan kembali lahan gambut dengan meningkatkan tinggi muka air tanah (TMAT). Salah satu caranya melalui pembangunan sekat kanal untuk menahan dan mengatur aliran air di kawasan gambut.
Selain sekat kanal, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pembangunan water intake dari sungai-sungai di sekitar kawasan konsesi yang rawan terbakar. Air dari sungai nantinya dapat dipompa dan dialirkan kembali ke kanal sehingga ketersediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.
“Caranya yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat-sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini,” jelas Diaz.
Ia mengatakan, pelibatan 43 perusahaan menjadi bagian penting dari konsep tersebut. Korporasi didorong ikut membangun infrastruktur tata air di wilayah yang berada dalam kawasan konsesinya sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.
“Hari ini kita kumpulkan perusahaan-perusahaan ini untuk bersama-sama membangun infrastruktur tersebut, supaya bisa membasahi gambut dan membawa air dari sungai,” katanya.
Diaz juga mengapresiasi respons Herman Deru yang langsung menyatakan kesiapan menerapkan konsep tersebut di lokasi yang telah ditentukan.
“Ketika kita presentasikan lokasi-lokasi yang bisa dibangun pompa, diletakkan pompa ini, Gubernur langsung menyambut cepat. Langsung, ya sudah kita buatkan penerapan. Teknisnya nanti dari tim,” ujarnya.
OMC Sudah 69 Kali
Selain langkah pembasahan gambut, Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat juga tetap menjalankan upaya penanganan karhutla yang berlangsung saat ini.
Herman Deru menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dilakukan sebanyak 69 kali. Pemerintah masih menunggu hasil operasi tersebut berupa turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Di sisi lain, Diaz mengatakan pemerintah juga memperkuat pemantauan kualitas udara sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
Ia mengapresiasi Sumsel yang memiliki sembilan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA), sehingga kondisi kualitas udara dapat dipantau dan informasinya disampaikan kepada masyarakat.
Dalam aspek penegakan hukum lingkungan, Diaz menyebut Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap 57 lokasi secara nasional. Untuk Sumatera Selatan, sejumlah korporasi juga telah masuk dalam proses penindakan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Diaz menegaskan, sanksi lanjutan terhadap perusahaan akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan tingkat pelanggaran lingkungan masing-masing.
Bagi Pemprov Sumsel, konsep tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai respons terhadap karhutla tahun ini. Sistem tata air yang dibangun diharapkan dapat menjadi bagian dari infrastruktur pencegahan yang memberikan manfaat lebih panjang bagi kawasan gambut.
“Jadi kita tidak hanya menunggu api muncul. Kita siapkan airnya, kita jaga lahannya tetap basah, dan kita bangun sistemnya untuk jangka panjang,” pungkas Herman Deru. (bbs/ion)
