JAKARTA, VIRALSUMSEL.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis perkembangan terbaru mengenai dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Hingga Kamis (4/12/2025) sore, jumlah korban meninggal dunia tercatat 836 jiwa.
Penyampaian data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers resmi. Ia menegaskan bahwa angka korban terus bergerak naik seiring proses pencarian dan identifikasi di lapangan.
“Per pukul 16.00 WIB, kami mencatat korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 orang. Proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung intensif,” ujar Abdul Muhari.
Rincian Data Korban Terbaru
BNPB merilis data lengkap dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi:
Korban meninggal: 836 orang, Korban hilang: 518 orang serta Korban luka-luka: sekitar 2.700 orang
Jika dirinci per wilayah, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal tertinggi, yakni 325 jiwa, dengan 170 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 311 korban meninggal, dan Sumatera Barat melaporkan 200 korban jiwa.
Menurut data Pusdatin BNPB per pukul 17.33 WIB, bencana ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan permukiman. Sebanyak 10.500 rumah warga mengalami kerusakan berbagai tingkat.
Kerusakan Infrastruktur
BNPB juga menyampaikan kerusakan fasilitas umum yang cukup masif, meliputi:
536 fasilitas umum rusak, 25 fasilitas kesehatan terdampak, 326 fasilitas pendidikan rusak, 185 rumah ibadah hancur atau rusak berat serta 295 jembatan putus atau mengalami kerusakan parah.
Abdul Muhari menekankan bahwa proses penanganan darurat terus dilakukan oleh tim gabungan. Fokus utama saat ini adalah pencarian korban hilang, penanganan pengungsian, serta perbaikan akses yang terputus untuk mempercepat distribusi bantuan.
BNPB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang mengguyur sebagian wilayah Sumatera. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dan mempercepat asesmen kebutuhan di lapangan. (bbs)
