PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jembatan P6 Lalan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Tindak Lanjut Pembangunan Jembatan P6 Lalan yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/5/2026).
Rapat strategis tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Arry Hendrawan, Kepala KSOP Kelas I Palembang Idham Faca, Asisten I Pemprov Sumsel Apriyadi, serta sejumlah unsur Forkopimda dan OPD terkait.
Dalam forum tersebut, Bupati Muba HM Toha Tohet menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Lalan yang selama hampir dua tahun terakhir terdampak akibat ambruknya Jembatan P6 Lalan pada Agustus 2024 lalu setelah ditabrak kapal tongkang.
Menurutnya, masyarakat menginginkan adanya kepastian pembangunan serta langkah konkret agar proses pengerjaan jembatan tidak kembali terganggu oleh aktivitas lalu lintas sungai.
“Masyarakat berharap ada ketegasan agar alur sungai benar-benar dikendalikan selama proses pembangunan berlangsung. Mereka ingin pembangunan jembatan ini selesai tanpa ada insiden serupa yang kembali menghambat,” ujar Toha.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Muba berkewajiban memastikan keselamatan masyarakat serta kelancaran akses transportasi warga Lalan yang selama ini sangat bergantung pada keberadaan jembatan tersebut.
“Keselamatan masyarakat dan kepastian akses transportasi warga menjadi fokus utama kami. Karena itu, pembangunan jembatan harus berjalan aman dan terlindungi dari berbagai potensi gangguan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menilai persoalan Jembatan P6 Lalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan dan keselamatan publik.
Menurut Herman Deru, seluruh pihak harus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.
“Kita tidak ingin kejadian serupa terus terulang. Semua pihak harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara bijak demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama instansi terkait menyepakati sejumlah langkah strategis guna memperketat pengamanan di area pembangunan Jembatan P6 Lalan.
Salah satu keputusan penting adalah pembatasan ukuran tongkang yang melintas di sekitar lokasi proyek. Selama masa pembangunan berlangsung, tongkang yang diizinkan melintas dibatasi dengan ukuran maksimal 210 hingga 230 kaki.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan standar minimal kekuatan kapal tunda atau tugboat yang mendampingi tongkang, yakni minimal berkekuatan 2.200 horsepower (HP).
Kapal yang tidak memenuhi standar tersebut tidak diperbolehkan melintas di area pembangunan demi meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan keamanan konstruksi jembatan.
Tidak hanya itu, Badan Usaha Pelabuhan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang juga diminta memperketat pengawasan lalu lintas sungai di sekitar area proyek.
Pemerintah menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayaran secara disiplin guna mendukung kelancaran pembangunan serta melindungi keselamatan masyarakat di wilayah Lalan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian Jembatan P6 Lalan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menantikan kembali normalnya akses transportasi darat di kawasan tersebut. (bbs)
