PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan dengan memadukan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara.
Strategi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Karhutla yang diikuti Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra secara virtual dari Palembang, Selasa (15/9/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago. Sejumlah unsur terkait turut mengikuti rapat, di antaranya Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya seluruh instansi memiliki data yang konsisten dan akurat terkait perkembangan Karhutla. Menurutnya, keseragaman data diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi lapangan secara tepat sekaligus memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
Data mengenai luasan lahan yang terbakar maupun penanganan kasus, kata dia, perlu segera dihimpun secara akurat. Informasi tersebut kemudian harus dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani Karhutla.
Rakor tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas instruksi Presiden untuk meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Djamari menjelaskan, pemadaman Karhutla membutuhkan dukungan operasi darat dan udara yang dilakukan secara terpadu. Kedua metode tersebut memiliki peran masing-masing dalam menghadapi kondisi kebakaran di lapangan.
Operasi udara, salah satunya, sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan awan hujan. Sementara operasi darat menghadapi tantangan berbeda, terutama ketika petugas harus mencapai titik api dan mendapatkan akses menuju sumber air.
Karena itu, koordinasi lintas unsur dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan setiap sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara maksimal. Pemerintah pusat dan daerah juga terus berupaya menyamakan persepsi serta mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis yang ditemukan selama proses penanganan.
Luas Lahan Terbakar Sumsel Capai 6.552,31 Hektare
Dalam rakor tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. memaparkan perkembangan Karhutla berdasarkan data per 14 September 2026.
Sumatera Selatan tercatat mengalami kebakaran dengan total luas lahan terbakar sekitar 6.552,31 hektare.
Selain luasan tersebut, terdeteksi 116 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi. BNPB juga mencatat 20 titik api (fire spot) dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 404,22 hektare.
Data tersebut menjadi bagian dari pemetaan kondisi Karhutla yang dilakukan pemerintah untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemantauan terhadap titik panas dan titik api terus dilakukan guna mendukung respons di lapangan.
Minim Awan Hujan Jadi Tantangan
Suharyanto juga mengungkapkan kondisi cuaca di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu tantangan dalam penanggulangan Karhutla.
Hingga saat ini, wilayah Sumsel menghadapi minimnya awan hujan. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum adanya bibit hujan sejak 12 September 2026.
Situasi tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi udara karena efektivitas penanganan melalui jalur udara turut dipengaruhi kondisi atmosfer dan cuaca.
Meski demikian, kondisi jarak pandang atau visibility di wilayah Sumsel masih berada pada kisaran 4 hingga 8 kilometer. Aktivitas penerbangan secara umum juga masih berlangsung relatif normal.
11.026 Personel Dikerahkan
Untuk memperkuat penanganan Karhutla, Satgas Karhutla telah mengerahkan kekuatan personel dan sarana pendukung dalam jumlah besar.
Tercatat sebanyak 11.026 personel satgas darat dilibatkan dalam operasi penanganan di lapangan. Kekuatan tersebut diperkuat dengan unsur udara berupa dua unit pesawat patroli/OMC satgas udara.
Selain itu, pemerintah juga mengerahkan tujuh unit helikopter water bombing untuk mendukung upaya pemadaman dari udara.
Pengerahan kekuatan darat dan udara tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu dalam menghadapi Karhutla di Sumatera Selatan. Operasi darat diperlukan untuk menangani titik api secara langsung, sementara dukungan udara dapat digunakan untuk menjangkau lokasi yang membutuhkan penanganan dari atas.
Dengan kondisi cuaca yang masih menjadi tantangan, akurasi data, koordinasi antarlembaga dan pemanfaatan seluruh sumber daya menjadi faktor penting dalam penanganan Karhutla.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah kembali memperkuat koordinasi agar upaya penanggulangan Karhutla di Sumsel dapat berjalan lebih terarah. Perpaduan operasi darat dan udara diharapkan mampu mendukung percepatan penanganan sekaligus memastikan perkembangan kondisi Karhutla dapat terus dipantau secara akurat. (win/ion)
