PALEMBANG, viralsumsel.com – Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi tentang sistem pemerintahan yang paling sesuai untuk Indonesia kembali mencuat.
Perdebatan ini bukan hal baru, karena sejak awal kemerdekaan Indonesia memang pernah berganti-ganti model sebelum akhirnya menetapkan sistem presidensial dalam UUD 1945 dan mempertahankannya setelah reformasi.
Meski begitu, wacana untuk mengevaluasi ulang pilihan sistem pemerintahan tetap relevan, terutama ketika publik merasakan adanya berbagai tantangan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif, efektivitas pengambilan keputusan, serta stabilitas politik.
Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Indonesia seharusnya tetap menggunakan sistem presidensial atau mempertimbangkan sistem parlementer. Membahas hal ini bukan sekadar menentukan mana sistem yang paling ideal secara teori, tetapi mencari mana yang paling cocok dengan kondisi sosial, politik, dan sejarah Indonesia.
Untuk menjawabnya, perlu memahami bagaimana kedua sistem bekerja, apa kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana kont
Sistem presidensial adalah model di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang terpisah dari pemilihan anggota legislatif. Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepadanya, bukan kepada parlemen.
Di sisi lain, sistem parlementer menempatkan kepala pemerintahan pada sosok perdana menteri yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pemilih tidak memilih pemimpin eksekutif secara langsung, karena kepala pemerintahan lahir dari dinamika politik di legislatif.
Kedua sistem ini memiliki logika dasar yang berbeda, termasuk dalam hal pembagian kekuasaan, pola akuntabilitas, dan karakter koalisi politik. Karena itu, ketika menilai mana yang lebih cocok, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana struktur politik Indonesia berjalan, bagaimana kultur birokrasi berkembang, dan sejauh mana masyarakat serta partai mampu menjalankan fungsi idealnya.
Dalam sistem presidensial, stabilitas pemerintahan biasanya lebih terjaga karena presiden tidak bisa diganti oleh parlemen kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang ketat. Ini membuat presiden memiliki cukup ruang untuk menyelesaikan program jangka menengah dan panjang tanpa khawatir kehilangan jabatan akibat dinamika politik harian.
Indonesia sejak 2004 merasakan manfaat ini karena pemilu langsung memberi legitimasi kuat kepada presiden. Legitimasi ini penting untuk membangun kewibawaan politik dalam mendorong kebijakan publik dan menjalin hubungan dengan pemerintah daerah.
Selain itu, sistem presidensial memberi kejelasan struktur karena rakyat tahu siapa yang bertanggung jawab dalam kinerja pemerintahan. Ketika terjadi masalah besar seperti inflasi, korupsi, atau stagnasi ekonomi, publik dapat secara langsung menilai apakah presiden menjalankan tugasnya dengan baik.
Namun sistem presidensial bukan tanpa tantangan. Dalam praktik Indonesia, presiden kerap harus membentuk koalisi besar di parlemen untuk memastikan agenda pemerintah berjalan. Karena presiden dipilih dari satu jalur pemilu dan DPR dari jalur lain, hasil pemilu sering kali tidak sejalan. Koalisi yang terbentuk bukan didasarkan pada ideologi yang konsisten, tetapi pada kesepakatan pragmatis.
Situasi ini membuat pemerintahan sering kali harus berkompromi dalam membuat kebijakan. Bahkan ada yang menilai bahwa koalisi besar melemahkan fungsi kontrol parlemen karena partai-partai lebih sibuk mempertahankan posisi dalam kabinet.
Ketika hampir seluruh partai menjadi bagian koalisi, pengawasan cenderung tidak tajam. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa presidensial ala Indonesia mengalami distorsi. Dalam kondisi ini, presiden menjadi kuat tetapi sekaligus tergantung pada negosiasi politik yang panjang dan melelahkan.
Selain itu, sistem presidensial menghadapi masalah ketika hubungan antara presiden dan parlemen tidak harmonis. Jika parlemen didominasi oposisi, proses legislasi bisa terhambat. Dalam situasi seperti ini, presiden mungkin kesulitan menjalankan programnya secara efektif.
Tantangan lain adalah potensi rivalitas politik yang muncul dari perubahan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berbeda partai. Dengan kata lain, presidensial memerlukan partai politik yang matang, disiplin, dan ideologis agar pemerintahan dapat berjalan baik.
Sementara itu, realitas politik Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut karena partai lebih banyak bergerak berdasarkan kepentingan jangka pendek daripada orientasi programatik. Ini menyebabkan kerja sama antara presiden dan parlemen kadang tidak konsisten.
Di sisi lain, sistem parlementer menawarkan fleksibilitas dalam pembentukan dan perubahan pemerintahan. Kepala pemerintahan dapat berganti lebih cepat jika performanya buruk atau kehilangan dukungan politik di parlemen.
Hal ini membuat parlemen memiliki peran penting dalam memastikan pemerintah tetap akuntabel. Jika kabinet tidak bekerja dengan baik, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya, dan perdana menteri dapat diganti tanpa menunggu pemilu berikutnya. Dalam beberapa negara, mekanisme ini membuat pemerintahan bergerak dinamis dan cepat merespons masalah.
Selain itu, sistem parlementer mendorong partai-partai untuk bekerja sama secara lebih konsisten karena kabinet lahir dari koalisi yang dibentuk setelah hasil pemilu. Koalisi seperti ini sering kali lebih ideologis karena partai memiliki insentif untuk membangun kesepahaman jangka panjang agar kabinet bertahan.
Namun fleksibilitas ini bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam negara dengan sistem kepartaian yang tidak stabil, sistem parlementer dapat memicu pergantian pemerintahan yang terlalu sering. Pemerintahan bisa jatuh karena konflik internal koalisi, meskipun masalah tersebut tidak selalu terkait langsung dengan kepentingan publik. Sejarah Indonesia pada era demokrasi liberal menunjukkan hal ini.
Kabinet dapat berganti beberapa kali dalam satu periode hanya karena partai-partai tarik menarik kepentingan. Pergantian yang terlalu cepat membuat kebijakan publik tidak sempat dijalankan secara konsisten. Situasi politik menjadi tidak stabil dan pembangunan berjalan lambat. Jika kondisi ini terulang, Indonesia bisa menghadapi kembali tantangan serupa yang pernah terjadi di masa lalu.
Selain itu, sistem parlementer membutuhkan kedisiplinan partai yang tinggi. Partai harus mampu menjaga loyalitas anggotanya, baik dalam parlemen maupun dalam kabinet. Jika anggota partai mudah berpindah dukungan, pemerintahan dapat dengan cepat kehilangan stabilitas.
Sementara realitas politik Indonesia memperlihatkan bahwa ketertiban internal partai masih lemah. Perpecahan internal, konflik elite, dan dinamika yang tidak selalu bisa diprediksi menjadi tantangan besar. Dalam kondisi seperti ini, menerapkan sistem parlementer tanpa membenahi sistem kepartaian bisa menyebabkan instabilitas yang berdampak luas.
Sistem parlementer juga membuat kepala pemerintahan tidak dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi politiknya bergantung pada dukungan parlemen. Dalam masyarakat Indonesia yang sering menginginkan sosok pemimpin kuat, model seperti ini mungkin tidak mudah diterima.
Jika dibandingkan dengan konteks sejarah dan sosial Indonesia, sistem presidensial cenderung lebih cocok karena memberikan stabilitas politik dan legitimasi yang kuat melalui pemilihan langsung. Stabilitas ini penting bagi negara yang luas, beragam, dan membutuhkan konsistensi kebijakan.
Namun ini tidak berarti sistem presidensial Indonesia sudah ideal. Masih ada pekerjaan besar untuk memperbaiki kualitas hubungan antara eksekutif dan legislatif, memperkuat sistem kepartaian, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Tanpa perbaikan ini, sistem presidensial bisa tetap berjalan secara formal tetapi kurang optimal dalam mendorong tata kelola yang baik.
Koalisi yang terlalu besar, kompromi yang berlebihan, dan lemahnya oposisi dapat melemahkan daya kontrol dan mereduksi ruang perdebatan substantif kebijakan publik. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat mengurangi kualitas demokrasi.
Sementara itu, sistem parlementer menawarkan efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan jika dijalankan dalam lingkungan politik yang matang. Namun untuk Indonesia, menerapkan sistem parlementer tanpa reformasi mendalam terhadap sistem kepartaian dan budaya politik dapat membawa risiko besar.
Pergantian kabinet yang terlalu sering dapat mengganggu pembangunan. Konteks sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami ketidakstabilitas tersebut. Meskipun kondisi saat ini berbeda, beberapa masalah mendasar belum sepenuhnya berubah, terutama terkait disiplin partai dan kohesi internal. Jika masalah ini tidak diselesaikan terlebih dahulu, sistem parlementer mungkin menghasilkan lebih banyak persoalan daripada solusi.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang mana yang lebih cocok tidak dapat dijawab hanya dengan membandingkan teori kedua sistem. Yang lebih penting adalah melihat apakah struktur politik Indonesia siap untuk melakukan perubahan, atau apakah lebih bijak untuk memperbaiki sistem presidensial yang sudah berjalan.
Melihat kondisi saat ini, sistem presidensial tetap menjadi pilihan yang paling realistis. Sistem ini memberi ruang bagi stabilitas pemerintahan, konsistensi kebijakan, dan legitimasi langsung dari rakyat. Namun sistem ini harus dibarengi dengan pembenahan partai, penguatan fungsi pengawasan, dan komitmen untuk menghindari koalisi yang terlalu gemuk sehingga mengurangi fungsi oposisi.
Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, sistem presidensial dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Sementara itu, wacana parlementer tetap berguna sebagai bahan evaluasi kritis untuk melihat kelemahan yang ada.
Diskusi seperti ini membantu publik memahami bahwa sistem pemerintahan bukan sekadar pilihan teknis, tetapi keputusan besar yang berpengaruh langsung pada keseharian. Selama perdebatan dilakukan dengan tenang dan rasional, masyarakat dapat semakin bijaksana dalam menilai arah perkembangan demokrasi Indonesia. (ril)
Opini: M.RAAFI AL-AZIZ SAPUTRA (MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK)
