PALI, viralsumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna Ke-14 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD PALI itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH, didampingi Wakil Ketua I, H. Kristian, serta dihadiri Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, anggota DPRD, dan sejumlah tamu undangan dari unsur Forkopimda serta perangkat daerah.
Sekretaris DPRD Kabupaten PALI, Drs. Darmawi, M.Si, melaporkan bahwa dari total 30 anggota dewan, sebanyak 22 orang hadir, sehingga rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk dilaksanakan.
Dalam pandangan fraksi-fraksi, berbagai masukan, kritik, dan apresiasi disampaikan terhadap rancangan APBD 2026 yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten PALI.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Hardianto, menegaskan bahwa penyampaian pandangan fraksi merupakan bentuk tanggung jawab politik DPRD terhadap masyarakat.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah atas penyampaian nota keuangan tahun 2026. Semoga penyusunan APBD ke depan dapat lebih menyempurnakan arah pembangunan dan peningkatan lapangan kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ragil Saputra, SH, menyoroti persoalan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
“Kami juga meminta agar setiap pembangunan didasarkan pada kajian dan survei mendalam, agar pelaksanaan program tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru seperti genangan air akibat buruknya pengelolaan sampah,” tegas Ragil.
Dari Fraksi Partai Demokrat, Afriansyah, SKM, menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dan fasilitas kesehatan, penguatan kajian risiko bencana, larangan rangkap jabatan, serta dukungan nyata bagi UMKM melalui hibah modal guna memperluas lapangan kerja di daerah.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui Suarno, SE, meminta pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan seremonial yang tidak produktif dan fokus pada optimalisasi aset daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami juga mendukung lima prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili Sarnubi, SE, menyoroti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Ia juga mendorong agar pembangunan dilakukan secara merata dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan BUMN.
Dari Fraksi Gabungan Bintang Berhati Umat, H. Husni Thamrin menyampaikan bahwa APBD 2026 harus berorientasi pada strategi pro-rakyat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Sementara Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Raya (Gerindra) melalui Muhammad Rizal, memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati PALI atas upaya penyusunan APBD yang dinilai telah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Namun ia juga menegaskan perlunya solusi konkret terhadap isu-isu strategis daerah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH, menyatakan rapat diskors hingga Selasa (4/11/2025). Rapat lanjutan akan memberikan kesempatan kepada Bupati PALI untuk menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD. (adv)
