PALEMBANG, Viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Pemprov Sumsel sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk 12 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Opini WTP disampaikan langsung oleh Staf Ahli BPK RI Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Edward Ganda Hasiolan Simanjuntak, S.E., M.Sc., yang mewakili BPK RI dalam sidang paripurna tersebut.
Menurut Edward, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan amanat undang-undang yang wajib dilakukan setiap tahun guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Ia menjelaskan, terdapat empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025,” ujar Edward dalam rapat paripurna.
Ia menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator positif bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menunjukkan konsistensi yang baik.
Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumsel atas profesionalisme dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses pemeriksaan.
Menurut Herman Deru, raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi cerminan komitmen seluruh jajaran Pemprov Sumsel dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara profesional,” kata Herman Deru.
Ia menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan BPK agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan terhindar dari potensi permasalahan di masa mendatang.
“Rekomendasi yang diberikan harus menjadi perhatian serius. Saya meminta seluruh OPD menyelesaikannya secara tepat waktu dan tuntas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman Deru mengatakan hasil pemeriksaan BPK tersebut akan menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia optimistis konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Rio Tirta, anggota DPRD Sumsel, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan raihan WTP ke-12 secara beruntun, Sumatera Selatan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat nasional. (bbs)
