VIRALSUMSEL.COM, PALEMBANG – Beberapa hari terakhir sempat viral sebuah video Anggota DPR RI “minta” dilibatkan dalam program corporate social responsibility (CSR) sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tepatnya saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Holding Tambang (MIND ID) pada Selasa (30/6/2020) kemarin.
Ya, sebelum permintaan CSR, RDP tersebut sempat diwarnai ketegangan. Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Muhammad Nasir dan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak yang terlibat dalam perdebatan sengit.
Muhammad Nasir bahkan sampai mengusir Orias Petrus Moedak keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, Muhammad Nasir menyebut tak mau lagi rapat dengan Orias.
Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin pun sempat menengahi perdebatan tersebut kemudian menskors rapat untuk istirahat sekaligus shalat Ashar.
Setelah itu, semua peserta rapat kembali lagi ke ruang rapat.
Namun, Muhammad Nasir hanya kembali sebentar. Ia kemudian meninggalkan ruang rapat setelah rapat dimulai kembali sekitar 15 menit.
Alex pun membuka kembali rapat dan melanjutkan rapat dengan pembahasan realisasi CSR yang dialokasikan para perusahaan pelat merah ini selama Covid-19.
Saat pemaparan realisasi CSR PT Bukit Asam dan PT Timah, Alex menyela pembicaraan. Ia mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan.
Peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi menilai, permintaan Anggota DPR tersebut boleh dibilang sudah keterlaluan. “Ini minta jatah, ini sudah keterlaluan,” kata Yusfitriadi dalam diskusi virtual, kemarin (2/7/2020) dilansir Kompas.com.
Dalam video tersebut Anggota DPR RI H Alex Noerdin mengatakan. “Bapak ingat enggak, siapa yang membantu proyek di Sumatera Selatan tersebut?” tanya Alex legeslatif daerah pemilihan Sumsel 2 tersebut.
Dirut PT Bukit Asam, Arviyan Arifin, kemudian menjawabnya. “Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin pak,” kata Arviyan.
“Nah, saya mati-matian waktu itu bantu, masa penyerahan CSR gak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat,” ujar Alex lagi.
Tak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga angkat bicara saat membahas mengenai CSR. Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan anggota DPR.
Lebih lanjut Yusfitriadi menyebut, perdebatan yang dipertontonkan anggota Komisi VII pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Holding Tambang (MIND ID) itu tak penting.
“Ini masalah uang, masalah program, bukan masalah amat penting ketika kemudian perusahaan tidak mengeluarkan data-data CSR,” kata dia.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tak salah memilih wakil rakyat. Yusfitriadi juga menilai, Majelis Etik DPR perlu mengambil sikap atas hal ini. (nto)
