JAKARTA, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah menegaskan berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan bagian dari reformasi besar dalam struktur ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Muhammad Qodari, menanggapi sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Jumat (12/6/2026).
Menurut Qodari, arah kebijakan Presiden Prabowo bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi berupaya melakukan perubahan mendasar terhadap sistem ekonomi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat luas.
Ia menilai struktur ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada kelompok tertentu, sementara manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan pembenahan besar terhadap struktur ekonomi nasional. Fokusnya adalah memperbaiki sistem yang selama ini dianggap hanya menguntungkan segelintir elite dan membuka ruang penyalahgunaan sumber daya negara,” ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Penegakan Hukum Jadi Bagian Reformasi
Qodari menilai reformasi yang dilakukan Presiden Prabowo terlihat nyata melalui keberanian pemerintah menyentuh sektor-sektor strategis yang sebelumnya dianggap sulit dijangkau oleh penegakan hukum.
Salah satu contoh yang disorotnya adalah penanganan kasus tata niaga minyak yang menyeret nama pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang selama ini dianggap memiliki pengaruh besar dan sulit disentuh proses penegakan hukum.
Selain sektor energi, pemerintah juga dinilai serius membenahi tata kelola sumber daya alam, khususnya melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Penertiban Sawit Ilegal Dinilai Terobosan Besar
Qodari mengungkapkan bahwa penertiban jutaan hektare kebun sawit ilegal menjadi salah satu langkah reformasi yang belum pernah dilakukan secara masif pada periode pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola sektor perkebunan dan penguatan penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Penertiban kawasan perkebunan sawit ilegal dalam skala jutaan hektare menunjukkan adanya keberanian pemerintah melakukan koreksi terhadap praktik-praktik yang selama ini dibiarkan berlangsung,” jelasnya.
Fokus Perbaiki Kesejahteraan Rakyat
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah tidak hanya menyasar persoalan elite dan tata kelola sumber daya alam, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan kritik terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berkualitas.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki arti besar apabila hanya dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi, sementara kelas menengah dan masyarakat bawah menghadapi tekanan ekonomi.
Karena itu, pemerintah saat ini berupaya memperluas akses pembiayaan melalui sektor perbankan agar kredit tidak hanya terserap oleh kelompok usaha besar, tetapi juga dapat dinikmati pelaku usaha produktif di berbagai daerah.
Di sektor pertanian, pemerintah juga disebut terus memperkuat posisi petani melalui kebijakan harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.
Sementara bagi nelayan, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui pembangunan kampung nelayan modern, penambahan armada tangkap, pembangunan pabrik es, serta penyediaan fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage.
Wujudkan Amanat Konstitusi
Qodari menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pengelolaan ekonomi nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menilai Presiden Prabowo saat ini berada di garis depan dalam upaya memperbaiki keseimbangan struktur ekonomi nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (bbs)
