JAKARTA, viralsumsel.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik manipulasi data maupun laporan keuangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo meminta seluruh jajaran pengelola BUMN menyampaikan data berdasarkan kondisi sebenarnya, termasuk apabila angka yang dilaporkan tidak sesuai dengan target atau harapan pemerintah. Menurutnya, keakuratan data menjadi salah satu fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya rekayasa angka untuk menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan negara lebih baik dari kondisi sebenarnya.
Presiden meminta agar laporan yang diterima pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi keuangan BUMN secara objektif. Menurut dia, data yang kurang menggembirakan tetap harus disampaikan secara jujur karena dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.
Pemerintah Koreksi Laporan Keuntungan BUMN
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan kinerja sejumlah BUMN pada 2024. Dari proses tersebut, pemerintah mendapatkan angka keuntungan yang dinilai lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, yakni sekitar Rp186 triliun.
Pada tahun yang sama, BUMN tercatat menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.
Menurut Prabowo, perbaikan tata kelola kemudian memberikan dampak terhadap kinerja BUMN pada tahun berikutnya. Pada 2025, keuntungan BUMN meningkat menjadi sekitar Rp326 triliun.
Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 75,3 persen dibandingkan keuntungan yang tercatat pada 2024.
Prabowo menekankan bahwa angka tersebut merupakan hasil pengelolaan yang telah melalui pembenahan dan tidak didasarkan pada rekayasa laporan.
Presiden menilai peningkatan kinerja tersebut menjadi indikator bahwa perusahaan milik negara dapat menghasilkan keuntungan lebih besar apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berdasarkan perhitungan yang rasional.
Dividen BUMN Turut Mengalami Peningkatan
Selain keuntungan, pemerintah juga mencatat peningkatan setoran dividen BUMN. Pada 2025, dividen yang semula dilaporkan mencapai Rp142,3 triliun, atau meningkat sekitar 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa angka tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah. Menurutnya, perhitungan dividen perlu mempertimbangkan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada BUMN.
Perhitungan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar dividen bersih yang benar-benar dihasilkan perusahaan negara.
Setelah dilakukan penyesuaian, nilai dividen neto BUMN pada 2025 tercatat sekitar Rp138 triliun. Angka itu meningkat sekitar 160 persen jika dibandingkan dengan dividen neto sebesar Rp53 triliun pada tahun sebelumnya.
Pemerintah juga memproyeksikan dividen BUMN pada 2026 dapat kembali meningkat hingga Rp200 triliun tanpa memasukkan PMN.
Jika dibandingkan dengan angka dividen neto 2024 sebesar Rp53 triliun, proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan hampir empat kali lipat.
Prabowo Dorong Tata Kelola BUMN Lebih Sehat
Prabowo menilai peningkatan kinerja BUMN tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola dapat memberikan dampak signifikan dalam waktu relatif cepat.
Menurut Presiden, perusahaan negara tidak membutuhkan praktik manipulasi angka untuk menunjukkan keberhasilan. Sebaliknya, pengelolaan yang sehat, transparan dan berorientasi pada kepentingan negara dinilai mampu meningkatkan kinerja secara nyata.
Karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMN untuk menjaga integritas serta menyampaikan laporan berdasarkan data yang benar.
Presiden juga menekankan bahwa pemerintah membutuhkan angka yang akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Data yang jujur, meskipun terkadang menunjukkan kondisi yang kurang baik, justru akan membantu pemerintah mengetahui persoalan dan menentukan langkah perbaikan.
Bagi pemerintah, pembenahan BUMN bukan hanya bertujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kinerja perusahaan negara yang sehat diharapkan turut memperkuat penerimaan negara dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo menilai keberhasilan tersebut dapat dicapai apabila pengelolaan BUMN dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik serta meninggalkan praktik-praktik yang berpotensi menyesatkan pengambil kebijakan.
“Yang kita perlukan adalah data yang benar. Kalau kenyataannya pahit, tetap harus kita terima sebagai bahan untuk memperbaiki keadaan,” tegas Prabowo. (bbs/ion)
