viralsumsel.com, Palembang – Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) terus mematangkan konsolidasi pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.
Tahun ini, sebanyak 1.000 unit rumah milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Palembang ditargetkan menerima bantuan peningkatan kualitas hunian.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat teknis pelaksanaan BSPS yang digelar Rabu (18/2/2026), melibatkan jajaran camat, lurah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Balai Perumahan dari kementerian teknis. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim.
Sinkronisasi Data dan Percepatan Verifikasi
Forum tersebut difokuskan pada sinkronisasi data penerima, percepatan verifikasi teknis (Pertek), serta penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi program tepat sasaran dan sesuai regulasi. Aprizal menegaskan, alokasi 1.000 unit BSPS bagi Palembang merupakan dukungan konkret pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian warga kurang mampu.
“Tahun ini Palembang memperoleh kuota 1.000 unit melalui BSPS. Ini kesempatan besar yang harus kita kawal bersama agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, BSPS bersifat stimulan, bukan pembiayaan penuh. Setiap unit yang lolos verifikasi akan menerima bantuan Rp20 juta untuk peningkatan kualitas struktur bangunan—meliputi perbaikan atap, lantai, dinding, sanitasi, hingga penguatan struktur keselamatan agar memenuhi standar layak huni.
Kriteria Ketat dan Legalitas Lahan
Aprizal merinci, penerima harus masuk kategori MBR, memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni, serta menempati lahan dengan status hak milik yang jelas dan tidak dalam sengketa. Aspek legalitas lahan menjadi perhatian utama guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Kita pastikan bantuan tepat sasaran. Status tanah harus jelas, tidak bersengketa, dan benar dihuni oleh yang bersangkutan,” tegasnya.
Tahapan krusial yang kini berjalan adalah Pertek oleh tim gabungan Balai Perumahan, kecamatan, dan kelurahan. Verifikasi mencakup pengecekan kondisi fisik bangunan, validasi data kependudukan dan penghasilan, pemeriksaan dokumen kepemilikan, serta penilaian tingkat kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi.
Transparansi dan Target Realisasi 2026
Pemkot menekankan akurasi dan transparansi pendataan untuk mencegah duplikasi, data fiktif, maupun potensi penyimpangan. Program RTLH ini menjadi atensi langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang sebagai bagian dari strategi penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
Hunian layak dinilai krusial dalam pengentasan kemiskinan multidimensi karena berdampak pada kesehatan, keamanan, dan produktivitas keluarga. Dengan rumah yang lebih sehat dan aman, risiko penyakit akibat lingkungan tidak layak diharapkan menurun dan kesejahteraan meningkat bertahap.
Jika seluruh tahapan administrasi dan verifikasi sesuai jadwal, pekerjaan fisik renovasi ditargetkan mulai terealisasi pada tahun anggaran 2026. Pemkot optimistis kolaborasi pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan dapat mempercepat realisasi program dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan SOP yang berlaku. (bbs)
