JAKARTA, viralsumsel.com – Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah diperluas ke berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, digitalisasi pendaftaran PKH kini telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga disebut telah terdaftar dalam sistem tersebut, sebagai bagian dari persiapan menuju penerapan secara nasional dengan target mencapai sekitar 49 juta keluarga.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, transformasi digital dalam layanan perlindungan sosial dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses program bantuan pemerintah. Pemerintah juga ingin memastikan proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan berlangsung lebih cepat, transparan, serta tidak menambah beban masyarakat kurang mampu.
Pendaftaran Bansos Kini Lebih Mudah
Sebelum sistem digital diterapkan, masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan harus mendatangi sejumlah layanan secara langsung. Proses tersebut tidak jarang membutuhkan biaya transportasi, pengurusan dokumen, fotokopi, serta waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.
Prabowo mengungkapkan, keluarga kurang mampu sebelumnya dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu hanya untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi tersebut.
Selain persoalan biaya, proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan juga membutuhkan waktu yang relatif panjang. Jika sebelumnya verifikasi dapat berlangsung sekitar 75 hingga 200 hari, pemerintah kini mengklaim proses tersebut dapat dilakukan jauh lebih cepat melalui sistem digital.
Bahkan, pemeriksaan kelayakan disebut dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit atau jam.
Presiden menegaskan masyarakat tidak semestinya dibebani biaya ketika harus membuktikan kondisi ekonominya untuk mendapatkan bantuan dari negara.
Digitalisasi Akan Diperluas
Pemerintah berencana memperluas penerapan sistem digital tidak hanya untuk PKH. Digitalisasi juga diarahkan mencakup berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, hingga subsidi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda perlindungan sosial yang terintegrasi atau Pro-Kesra. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat membantu menciptakan sistem bantuan yang lebih akurat sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam menentukan penerima manfaat.
Selain itu, digitalisasi diharapkan dapat mengurangi pengulangan proses administrasi. Data masyarakat yang sudah tersedia di sistem pemerintah tidak perlu terus-menerus diminta kembali selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah ingin pelayanan sosial menjadi lebih sederhana dan masyarakat tidak perlu melewati proses birokrasi yang berulang.
Kisah Penerima Bansos Disampaikan di Sidang Kenegaraan
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan dua penerima manfaat program perlindungan sosial yang hadir di ruang sidang.
Salah satunya adalah Susana dari Kabupaten Bogor. Perempuan tersebut sehari-hari bekerja sebagai buruh harian dengan mengupas bawang dan mendapatkan upah sekitar Rp700 per kilogram.
Menurut Prabowo, bantuan melalui Program Keluarga Harapan dan Program Sembako turut membantu Susana dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk mendukung pendidikan anak-anaknya.
Penerima manfaat lainnya adalah Margaret Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prabowo menyebut Margaret tumbuh dalam kondisi sulit dan tidak pernah mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan.
Di usia 38 tahun, Margaret masih menjalankan aktivitas berdagang sekaligus merawat tantenya yang telah berusia 80 tahun. Bantuan sosial melalui program ATENSI berupa beras dan minyak disebut turut membantu menopang kehidupan keluarganya.
Bansos Bukan untuk Menggantikan Kerja Keras
Prabowo menegaskan bantuan sosial bukan dirancang untuk membuat masyarakat bergantung kepada pemerintah. Menurutnya, kehadiran negara diperlukan untuk memastikan masyarakat yang telah berusaha tetap memiliki perlindungan ketika menghadapi keterbatasan ekonomi maupun akses terhadap kebutuhan dasar.
Pemerintah juga menempatkan transformasi perlindungan sosial sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Prabowo mengingatkan bahwa program pembangunan yang berjalan saat ini merupakan bagian dari proses yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya.
Karena itu, Presiden menyatakan pemerintahannya akan melanjutkan sekaligus melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap berbagai program yang dinilai memberikan manfaat kepada masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa pembangunan Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang tidak berdiri pada satu pemerintahan saja. Berbagai kebijakan yang telah dirintis sejak era Presiden Soekarno hingga pemerintahan setelahnya menjadi bagian dari perjalanan pembangunan yang terus dilanjutkan.
Digitalisasi perlindungan sosial pun diharapkan menjadi salah satu langkah untuk membuat pelayanan pemerintah semakin mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (bbs/ion)
