JAKARTA, VIRALSUMSEL.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mengikuti Pelatihan Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Graha Makarti, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Jakarta, tersebut menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat budaya integritas di kalangan penyelenggara negara, khususnya para pimpinan daerah dan legislatif.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Andie Dinialdie hadir didampingi Ketua Ikatan Istri Anggota DPRD (IKATRI) Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran pasangan dalam kegiatan ini merupakan pendekatan baru yang diterapkan KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui lingkungan keluarga.
KPK menilai keluarga memiliki peran penting sebagai benteng moral pertama bagi para pejabat publik dalam menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjauhkan diri dari praktik koruptif yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Partisipasi Ketua DPRD Sumsel dalam kegiatan nasional ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Andie Dinialdie memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, penggunaan anggaran, serta memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Program PAKU Integritas 2026 diikuti oleh 62 peserta yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia. Peserta terdiri dari berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari wakil gubernur, ketua DPRD provinsi, wakil ketua DPRD, sekretaris daerah provinsi, hingga pasangan masing-masing pejabat yang mengikuti pelatihan.
Tercatat sebanyak 15 wakil gubernur, 15 ketua DPRD provinsi, tiga wakil ketua DPRD, dua sekretaris daerah provinsi, serta 27 pasangan pimpinan daerah mengikuti kegiatan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas dan pencegahan korupsi tersebut.
Pelaksanaan pelatihan ini tidak terlepas dari masih tingginya angka kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di berbagai daerah. KPK menilai diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih masif agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini melalui penguatan karakter dan integritas para penyelenggara negara.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa para pimpinan daerah dan pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah pembangunan serta kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.
Menurutnya, jabatan publik harus dimaknai sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Jabatan bukan tentang dilayani, melainkan melayani. Ketika seorang pemimpin mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, di situlah nilai integritas yang sesungguhnya hadir,” tegas Fitroh.
KPK juga memaparkan data penindakan tindak pidana korupsi yang menunjukkan masih tingginya tingkat kerawanan di lingkungan pemerintahan daerah. Berdasarkan catatan KPK sejak tahun 2004 hingga Maret 2026, terdapat 1.996 perkara korupsi yang telah ditangani.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 371 perkara melibatkan anggota DPR maupun DPRD, sementara 207 perkara lainnya menjerat kepala daerah dan pimpinan pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia.
Bahkan dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, tercatat sedikitnya 12 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah penangkapan kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan integritas dan sistem pengawasan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya menerima materi teoritis mengenai pencegahan korupsi, tetapi juga mengikuti berbagai sesi pembelajaran interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung mengenai dampak korupsi terhadap tata kelola pemerintahan.
Rangkaian kegiatan meliputi kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK, pengenalan proses penanganan perkara, kunjungan ke ruang konferensi pers KPK, sesi dialog interaktif bersama juru bicara lembaga antirasuah, hingga penyusunan rencana aksi yang akan diterapkan di daerah masing-masing.
Melalui program tersebut, KPK berharap para pimpinan daerah dapat menjadi motor penggerak dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja mereka. Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi bagian penting yang harus diwujudkan.
Selain itu, nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan gaya hidup yang tidak berlebihan juga menjadi pesan utama yang terus ditekankan dalam pelatihan.
Dengan mengikuti PAKU Integritas 2026, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie diharapkan dapat semakin memperkuat komitmennya dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi teladan dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah Sumatera Selatan. (win)
