PALEMBANG, viralsumsel.com – Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, memberikan klarifikasi terkait isu pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan yang belakangan menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan di media.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Andie menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari kalangan jurnalis maupun masyarakat mengenai rencana pengadaan fasilitas tersebut.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini rencana pengadaan meja biliar masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki proses pembelian.
Menurutnya, setelah munculnya pemberitaan terkait rencana tersebut, dirinya segera menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Terima kasih atas masukan dari rekan-rekan media terkait rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Dewan untuk meminta penjelasan mengenai hal tersebut,” kata Andie.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi pembelian meja biliar. Rencana tersebut masih sebatas pembahasan internal dan belum masuk pada tahap pengadaan barang.
Andie menjelaskan bahwa rumah dinas pimpinan DPRD sering digunakan untuk menerima tamu secara informal, mulai dari tokoh masyarakat, komunitas hingga kalangan olahraga.
Selain menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, ia juga diketahui mengemban amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Sumatera Selatan (POBSI Sumsel).
Karena itu, fasilitas meja biliar sempat dipertimbangkan sebagai sarana penunjang kegiatan nonformal, termasuk ketika menerima tamu dari kalangan atlet maupun komunitas olahraga biliar.
Meski demikian, Andie menegaskan pihaknya memahami sepenuhnya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menilai setiap rencana pengadaan harus melalui pertimbangan matang, terutama terkait aspek efisiensi dan prioritas kebutuhan.
“Semua rencana tentu akan dikaji kembali. Jika dinilai tidak terlalu mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut bisa saja ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa lembaga legislatif akan terus menjaga prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. DPRD Sumsel, kata dia, tetap terbuka terhadap kritik, masukan, maupun pengawasan dari masyarakat serta media.
Menurut Andie, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. (bbs)
