MUARA ENIM, VIRALSUMSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
Kali ini, giliran Bupati Muara Enim, Edison, yang diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut di Sumatera Selatan.
Penangkapan Edison menjadikan kasus ini sebagai OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret perkara dugaan korupsi tahun ini.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim tersebut. “Benar,” ujar Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Senin.
KPK Amankan 10 Orang
Selain Bupati Muara Enim, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi yang berlangsung di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan total terdapat 10 orang yang diamankan oleh tim penyidik.
“Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk bupati. Sementara lima orang lainnya berasal dari pihak swasta,” kata Budi.
Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap sebelum mengumumkan hasil resmi operasi tersebut kepada publik.
OTT KPK di 2026 Terus Bertambah
Penangkapan Edison menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Tahun ini tercatat menjadi salah satu periode paling sibuk bagi lembaga antirasuah dalam membongkar dugaan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.
OTT pertama tahun 2026 dilakukan pada Januari terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Masih pada Januari, KPK juga menjerat Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo dalam dua OTT berbeda yang berkaitan dengan dugaan pemerasan dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Pada Februari, KPK kembali bergerak melalui sejumlah operasi yang menyasar dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, kasus importasi barang tiruan atau barang KW yang melibatkan pejabat Bea Cukai, hingga perkara dugaan suap sengketa lahan di lingkungan Pengadilan Negeri Depok.
Memasuki bulan Ramadan 2026, KPK kembali aktif melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah. Di antaranya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Selanjutnya pada April, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut diamankan dalam operasi yang melibatkan belasan orang lainnya.
Sementara OTT ke-11 yang berlangsung pada awal Juni 2026 mengungkap dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Sorotan Baru di Sumatera Selatan
OTT terhadap Bupati Muara Enim menjadi perhatian besar masyarakat Sumatera Selatan mengingat Edison masih aktif menjabat sebagai kepala daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik masih mendalami keterangan para pihak yang diamankan serta mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Publik kini menunggu pengumuman resmi KPK terkait konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. (bbs)
