JAKARTA, viralsumsel.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam operasi yang menjadi OTT ke-18 sepanjang tahun 2026.
Kabar penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu.
“Benar,” ujar Fitroh singkat saat membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar operasi tersebut maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah proses pemeriksaan awal.
Pernah Diingatkan KPK Soal Titik Rawan Korupsi
Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang menjadi sorotan karena sebelumnya KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Pada 16 Juni 2025, KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang beserta jajaran pemerintah daerah di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pertemuan tersebut, KPK mengidentifikasi tiga sektor yang dinilai paling rawan terjadi praktik korupsi, yakni:
– Penganggaran daerah.
– Pengadaan barang dan jasa.
– Pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Saat itu, Anom Widiyantoro menyampaikan komitmennya untuk melakukan berbagai pembenahan dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin baik dan praktik korupsi dapat dicegah.
Ia bahkan menyebut pengalaman Kabupaten Pemalang yang sebelumnya pernah tersandung kasus korupsi menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.
“Peristiwa sebelumnya menjadi pembelajaran bagi kami untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan dari KPK membuat kami semakin percaya diri membangun pemerintahan yang lebih baik,” ujar Anom saat rapat koordinasi tersebut.
OTT KPK Terus Bertambah Sepanjang 2026
Penangkapan Anom Widiyantoro menambah panjang daftar kepala daerah dan pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026.
Tahun ini diawali dengan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, yang menjadi OTT pertama tahun 2026.
Setelah itu, KPK secara berturut-turut melakukan operasi terhadap sejumlah kepala daerah dan pejabat negara, antara lain:
– Wali Kota Madiun.
– Bupati Pati.
– Kepala KPP Madya Banjarmasin.
– Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
– Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.
– Bupati Pekalongan.
– Bupati Rejang Lebong.
– Bupati Cilacap.
– Bupati Tulungagung.
– Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (menyerahkan diri).
– Bupati Muara Enim.
– ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
– Bupati Kuantan Singingi.
– Bupati Langkat.
– Bupati Sukoharjo.
– Bupati Lombok Barat.
Dengan bertambahnya kasus di Pemalang, jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama 2026 kini mencapai 18 kali, menjadikannya salah satu periode dengan intensitas penindakan yang tinggi terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu dijadwalkan menyampaikan perkembangan resmi mengenai konstruksi perkara, barang bukti, serta penetapan status hukum para pihak setelah proses pemeriksaan awal selesai. (bbs/ion)
