Palembang, viralsumsel.com – Agenda Reses Anggota DPRD Kota Palembang Masa Sidang I Tahun 2025 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 kembali menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan beragam keluhan serta harapan terhadap pembangunan kota.
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang pada Jumat (5/12/2025) tersebut berlangsung hangat dan produktif, terutama ketika warga menyoroti isu transportasi dan fasilitas publik yang dinilai masih belum optimal.
Forum reses dipimpin Koordinator Reses, M. Hibbani (PKS), dengan kehadiran lengkap para legislator Dapil 1, di antaranya Hari Apriansyah dan M. Imam Fahrozi (Gerindra), M. Aris Alkautsar dan Sabia Afriyani (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Yuriana (Demokrat), Junaidi Wiratama (PAN), serta Achmad Nawawi (PKB). Komposisi hadirnya seluruh wakil rakyat ini memperlihatkan komitmen DPRD menindaklanjuti persoalan krusial di wilayah tersebut.
Pada sesi pemaparan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, ATD., MM, menyampaikan bahwa laporan kerusakan lampu jalan mendominasi aspirasi warga. Selain itu, persoalan parkir liar, pungutan yang tidak sesuai aturan, dan perbaikan layanan angkutan umum juga menjadi sorotan.
Agus menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem selama beberapa waktu terakhir menyebabkan sejumlah hambatan teknis di lapangan. Namun pihaknya memastikan Dishub terus mempercepat layanan perbaikan di berbagai titik. Dishub juga telah menambah 10 unit motor operasional bertangga guna mempermudah mobilitas petugas ke kawasan permukiman dan lorong-lorong sempit.
Untuk memperkuat pengawasan, Dishub menurunkan 9 koordinator lapangan (korlap) dengan pola kerja shift pagi dan malam. Masing-masing korlap memimpin tim yang beranggotakan 4–5 personel dan dilengkapi armada teknis yang selalu siaga. “Silakan laporkan setiap keluhan kapan pun. Petugas kami standby untuk merespons cepat,” kata Agus.
Masalah penataan parkir juga menjadi perhatian serius. Saat ini Dishub mengelola titik-titik parkir melalui 4 UPTD yang bertugas memastikan aktivitas parkir berjalan sesuai regulasi. Agus meminta masyarakat aktif memberikan laporan apabila menemukan tarif tidak sesuai ketentuan, praktik parkir ilegal di badan jalan, atau pungutan liar.
Sebagai bentuk penertiban, Dishub akan menambah pemasangan rambu “Dilarang Parkir” di sejumlah ruas rawan, termasuk Jalan Merdeka, yang kerap menjadi salah satu pemicu kemacetan. Selain itu, Dishub juga tengah mengkaji skema kerja sama dengan pihak ketiga untuk menghadirkan sistem parkir digital yang lebih transparan dan mudah diawasi.
Terkait proses Amdal Lalu Lintas (Amdalalin), Agus menegaskan bahwa kajian tetap dilakukan secara terintegrasi bersama Dishub Provinsi Sumatera Selatan, terutama untuk kawasan strategis seperti Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II serta akses jalan provinsi lainnya.
Menutup pemaparannya, Agus mengimbau masyarakat lebih waspada saat berkendara mengingat tingginya intensitas hujan yang menyebabkan jalan licin dan jarak pandang berkurang. “Utamakan keselamatan. Patuhi aturan dan waspadai kondisi cuaca yang tidak menentu,” ujarnya.
Para anggota DPRD memastikan seluruh aspirasi akan disusun dalam laporan resmi reses dan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi hingga proses penganggaran. Reses ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan transportasi serta fasilitas umum di Dapil 1. (nto)
