PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menegaskan komitmennya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan regulasi, layanan perlindungan yang lebih responsif, serta kerja sama lintas sektor.
Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian Seminar Peringatan Hari Ibu 2025 yang digelar di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).
Seminar yang mengangkat tema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045” menjadi ruang strategis untuk mempertegas langkah nyata pemerintah dan berbagai unsur masyarakat dalam memahami sekaligus menanggulangi beragam bentuk kekerasan yang semakin kompleks.
Pemprov Sumsel Perkuat Langkah Daerah
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, dalam sambutannya menekankan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan personal, tetapi berdampak luas bagi kesejahteraan keluarga hingga pembangunan daerah.
Ia menyebutkan bahwa berbagai bentuk kekerasan kini muncul dalam pola yang semakin beragam—baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital. Tantangan ini, menurut Edward, membutuhkan penanganan yang sistematis, kolaboratif, serta berkelanjutan.
“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang menggerus nilai kemanusiaan dan menghambat kemajuan masyarakat. Penanganannya membutuhkan kerja bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” ujar Edward.
Lebih jauh, ia merinci lima pilar utama yang terus diperkuat Pemprov Sumsel dalam agenda perlindungan perempuan, yakni:
Penguatan regulasi daerah, Peningkatan layanan perlindungan dan pendampingan korban, Pengembangan sistem data terintegrasi antarinstansi, serta Pemberdayaan ekonomi perempuan.
Kolaborasi multipihak, mulai dari organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga komunitas akar rumput
Edward berharap seminar ini dapat menjadi wadah untuk menghasilkan rekomendasi konkret, sekaligus memperkuat jaringan advokasi guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan.
Secara khusus, ia mengajak mahasiswa serta generasi muda Sumsel untuk menjadi barisan garda depan dalam upaya pencegahan. “Mahasiswa harus tampil sebagai agen perubahan. Berani bersuara, sensitif terhadap keadaan sekitar, dan tidak membiarkan kekerasan terjadi,” tegasnya.
587 Kasus Sepanjang 2025, Perlu Gerakan Kolektif
Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumsel, Muhammad Zaki Aslam, S.I.P., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa sampai November 2025 tercatat 587 kasus kekerasan, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga laki-laki. Angka tersebut menjadi cermin bahwa upaya perlindungan masih harus diperkuat.
Zaki menegaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan seminar ini adalah menumbuhkan kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda, mengenai pentingnya pencegahan kekerasan sejak dini. Seminar ini juga dirancang untuk memperkuat jejaring kerja antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, lembaga layanan, dan masyarakat.
“Melalui seminar ini, kami ingin membekali peserta dengan wawasan, keterampilan, dan keberanian untuk tampil sebagai agent of change dalam memperjuangkan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan,” jelasnya.
Dengan semangat Hari Ibu, Pemprov Sumsel berharap kolaborasi yang terbentuk dapat menjadi kekuatan bersama dalam menciptakan Sumatera Selatan yang bebas dari kekerasan dan lebih berpihak pada pemberdayaan perempuan. (bbs)
