SEKAYU, viralsumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Rapat ke-4 dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muba Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, didampingi jajaran pimpinan dewan serta dihadiri anggota DPRD.
Turut hadir dalam forum tersebut Bupati Muba H. M. Toha Tohet, Wakil Bupati Abrur Rohman Husen, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, hingga kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Muba.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Muba menegaskan bahwa rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD akan melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap isi LKPJ guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga pada dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan.
“LKPJ ini akan kami kaji secara komprehensif. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, laporan hasil evaluasi dari panitia khusus (pansus) DPRD akan disampaikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat tersebut.
Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program kerja berikutnya.
Sementara itu, Bupati Muba dalam keterangannya menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan refleksi dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di berbagai sektor.
Ia menuturkan, sejumlah program prioritas telah dijalankan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Bupati berharap laporan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap hasil pembahasan LKPJ ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Musi Banyuasin ke depan,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (dev)
