JAKARTA, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto akan terus dilanjutkan meskipun saat ini tengah dilakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa berbagai masukan dan kritik yang muncul, termasuk tuntutan dari sejumlah kelompok mahasiswa agar program tersebut dihentikan, akan dijadikan bahan evaluasi.
Namun, menurutnya, keberadaan persoalan dalam pelaksanaan program tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat.
“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan saat diterapkan di lapangan. Tidak ada kebijakan yang berjalan tanpa dinamika. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.
Program Tetap Berjalan, Penataan Dilakukan Bertahap
Qodari menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini sedang melakukan penataan terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan maupun persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Namun demikian, penghentian sementara itu hanya berlaku bagi unit yang masih dalam tahap persiapan dan belum melayani masyarakat.
“SPPG yang belum beroperasi sementara dihentikan terlebih dahulu untuk dievaluasi. Tetapi yang sudah berjalan dan melayani masyarakat tetap beroperasi seperti biasa,” jelasnya.
Jutaan Penerima Manfaat Tidak Bisa Menunggu
Qodari menegaskan pemerintah tidak mungkin menghentikan program yang saat ini telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa penerima manfaat MBG bukan hanya siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi setiap hari.
Menurutnya, kebutuhan gizi masyarakat tidak bisa ditunda hanya karena adanya proses evaluasi administrasi maupun tata kelola program.
“Yang menerima manfaat ini nyata ada di lapangan. Ada ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi, ada ibu menyusui, ada balita, dan anak-anak sekolah yang setiap hari membutuhkan makanan bergizi. Karena itu program harus tetap berjalan sambil diperbaiki,” tegasnya.
Pemerintah Evaluasi Seluruh Aspek Pelaksanaan
Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kualitas pelayanan SPPG, mutu makanan yang disalurkan, hingga tata kelola program dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh. Penerimanya dievaluasi, kualitas gizinya dievaluasi, sistem operasionalnya dievaluasi, termasuk bagaimana pelibatan vendor dan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat sekitar,” katanya.
Potensi Efisiensi Anggaran Capai Rp1 Triliun per Bulan
Selain memperbaiki tata kelola, pemerintah juga menemukan peluang efisiensi anggaran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Program MBG.
Qodari menjelaskan bahwa ke depan mekanisme pembayaran kepada SPPG akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani, bukan lagi menggunakan skema seragam.
Langkah tersebut diperkirakan mampu menghasilkan penghematan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, efisiensi tersebut justru akan memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dalam jangka panjang sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Penataan yang dilakukan saat ini bertujuan memperkuat program, bukan menghentikannya. Dengan tata kelola yang lebih baik, manfaatnya akan semakin besar dan berkelanjutan,” pungkas Qodari. (bbs)
