PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan dengan pengukuhan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR) Kabupaten Muba Periode 2025–2030, yang dirangkai dengan penyerahan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Non-APBD Tahun 2026.
Kegiatan penting ini berlangsung di Hotel The Zuri Palembang, Senin (22/12/2025), dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, legislatif, pelaku dunia usaha, serta organisasi masyarakat.
Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH menegaskan bahwa momentum tersebut menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam merancang masa depan Muba yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi wujud komitmen bersama untuk membangun Musi Banyuasin agar dapat melaju lebih cepat dan berkelanjutan di tengah berbagai keterbatasan,” ujar Toha Tohet.
Ia menjelaskan, dinamika pembangunan saat ini dihadapkan pada tantangan serius, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah dan menurunnya aliran dana dari sumber-sumber konvensional. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi pendanaan pembangunan.
“Dalam situasi seperti ini, peran dunia usaha melalui program TSP atau CSR menjadi sangat strategis. Kontribusi mereka bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya di Musi Banyuasin,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muba, Dr Mursalin SE MM, menyampaikan bahwa Forum TSP/CSR yang dikukuhkan berfungsi sebagai wadah kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Muba, pelaku usaha, dan unsur masyarakat. Forum ini akan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program CSR agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Tujuan utamanya adalah memastikan kontribusi CSR perusahaan benar-benar berdampak nyata dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Mursalin.
Ia juga mengakui masih adanya tantangan dalam implementasi CSR selama ini, seperti minimnya transparansi, kurangnya keterbukaan data, serta program CSR yang cenderung bersifat seremonial. Ke depan, Pemkab Muba akan melakukan inventarisasi menyeluruh dan penguatan regulasi CSR agar pelaksanaannya lebih terarah dan terukur.
Dalam kesempatan yang sama, Mursalin menekankan pentingnya RKPD Non-APBD Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan alternatif. RKPD ini memuat program dan kegiatan pembangunan yang tidak dibebankan pada APBD, melainkan didorong melalui kemitraan strategis dengan dunia usaha dan komunitas sosial.
“RKPD Non-APBD menjadi instrumen penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kolaborasi dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,” paparnya.
Ketua Forum TSP/CSR Kabupaten Muba Periode 2025–2030, Irwandi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi secara maksimal dengan Pemerintah Kabupaten Muba. Ia menegaskan bahwa Forum TSP/CSR akan segera menyusun program kerja lima tahunan yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi dan motor penggerak dalam mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat melalui program CSR yang terencana, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Muba H Ahmadi SE, Asisten I Ardiansyah PhD, sejumlah kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, Ketua KADIN Sumsel H Affandi Udji, perwakilan HIPMI Sumsel, serta para pelaku dunia usaha dan organisasi masyarakat. (dev)
