PALEMBANG, viralsumsel.com – Upaya Pemkot Palembang dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) menunjukkan hasil konkret. Tahun 2025, sebanyak 1.500 RTLH dipastikan akan mendapatkan perbaikan melalui kombinasi dukungan pemerintah pusat dan lembaga sosial.
Dari jumlah tersebut, 1.000 unit akan dibiayai melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sementara 500 unit lainnya merupakan bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Kepastian itu didapat setelah Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pertemuan khusus dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut membahas strategi percepatan peningkatan kualitas hunian rakyat, termasuk pemerataan pembangunan perumahan di seluruh kecamatan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
“Negara harus benar-benar hadir untuk memastikan masyarakat Palembang mendapatkan hunian yang layak. 1.000 unit BSPS ini adalah komitmen nyata, bukan sekadar program,” tegas Maruarar, Jumat (14/11/2025).
Ia menambahkan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni merupakan bagian penting dari pembangunan manusia, mengingat kondisi hunian berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan warga.
Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas dukungan besar pemerintah pusat dan lembaga sosial yang turut membantu kebutuhan perbaikan rumah masyarakat. Menurutnya, kebutuhan di lapangan masih sangat besar.
“Dari total kebutuhan, masih ada 3.067 RTLH yang tersebar di 18 kecamatan. Dukungan pemerintah pusat dan Tzu Chi sangat berarti untuk mempercepat penanganan hunian tidak layak di Palembang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perumahan menjadi salah satu prioritas utama pemkot dalam mewujudkan visi Palembang Berdaya dan Palembang Sejahtera. Rumah yang layak, kata Ratu Dewa, adalah dasar dari kualitas hidup yang lebih baik.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kehidupan. Jika rumah warga sehat dan layak, maka pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi keluarga ikut terdongkrak,” ujarnya.
Pemkot Palembang telah menyiapkan data kawasan prioritas untuk usulan BSPS. Di antaranya yakni Kecamatan Gandus (376 unit), Seberang Ulu I (331 unit), dan Seberang Ulu II (248 unit) sehingga total 955 unit masuk daftar prioritas.
“Kami ingin memastikan setiap keluarga merasakan kehadiran pemerintah. Perbaikan rumah ini merupakan langkah penting menuju pemerataan kesejahteraan,” tambahnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kota, dan mitra sosial, percepatan peningkatan kualitas hunian diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. (nto)
