PALEMBANG, viralsumsel.com – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), arah pembangunan Palembang semakin ditegaskan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan penguatan daya saing daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Ratu Dewa usai membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2027 di Ruang Rapat Parameswara, Kamis (19/02/2026). Forum ini dihadiri unsur Forkopimda, jajaran DPRD, perangkat daerah, hingga perwakilan pemerintah pusat yang mengikuti secara virtual.
Menurut Dewa, RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan. Ia menegaskan bahwa RKPD merupakan instrumen strategis yang menjembatani visi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan kebijakan fiskal melalui KUA-PPAS dan APBD.
“RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang terukur, partisipatif, dan akuntabel. Perencanaan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional,” ujar Dewa.
Indikator Makro Menguat, Ekonomi Palembang Stabil
Sebagai ibu kota Sumatera Selatan, Palembang memegang peranan vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, simpul perdagangan dan jasa, serta motor penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat konsisten di atas lima persen sepanjang 2022 hingga 2024. Hingga Triwulan III 2025, pertumbuhan mencapai 5,82 persen, mencerminkan penguatan konsumsi domestik dan stabilitas aktivitas usaha.
Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 9,77 persen pada 2024 menjadi 9,04 persen di 2025 atau berkurang sekitar 11,28 ribu jiwa. Inflasi year on year 2025 juga terkendali pada angka 2,92 persen, masih dalam rentang sasaran nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,27 dan masuk kategori sangat tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,81 persen. Sementara itu, prevalensi stunting mencatat penurunan signifikan dari 18,90 persen pada 2023 menjadi 10,60 persen pada 2024.
Dewa menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari penguatan UMKM, stabilisasi harga kebutuhan pokok, intervensi sosial yang tepat sasaran, hingga optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan.
“Penurunan angka stunting yang cukup tajam ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader lapangan, dan keluarga berjalan efektif. Ini bukti bahwa intervensi yang tepat dapat memberikan hasil nyata,” tegasnya.
Tantangan Pembangunan 2027
Meski indikator menunjukkan perbaikan, Pemkot Palembang tetap mewaspadai dinamika global, tekanan ekonomi, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.
Beberapa agenda prioritas menuju 2027 meliputi penguatan ekonomi berbasis hilirisasi dan UMKM, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta mitigasi risiko lingkungan dan bencana.
Dewa menekankan bahwa pembangunan ke depan tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan keberlanjutan jangka panjang.
“Yang kita kejar bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kelas menengah,” ujarnya.
38 Program Prioritas RDPS
Pemerintah Kota Palembang terus mengakselerasi lima program unggulan, yakni Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak.
Kelima program tersebut dijabarkan dalam 38 kegiatan prioritas yang mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan mutu pendidikan, digitalisasi pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan publik menjadi fondasi utama pelaksanaan program. Dewa menegaskan bahwa birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemkot Palembang berharap lahir perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan menjawab kebutuhan riil warga. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci mewujudkan Palembang yang berdaya dan sejahtera secara berkelanjutan. (nto)
