Jakarta, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Muba HM Toha Tohet yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (03/03/2026) tersebut dirangkaikan dengan pembahasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026. Turut hadir mendampingi, Kepala Bappeda Muba Mursalin.
Dalam forum tersebut, Syafaruddin menegaskan bahwa partisipasi Pemkab Muba bukan sekadar formalitas mengikuti agenda koordinasi, melainkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, SPM memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga secara merata dan berkualitas. Ia menilai penerapan SPM harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan hanya kewajiban administratif semata.
Rakor tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari perencanaan program, penganggaran, hingga mekanisme pelaporan capaian SPM 2026. Selain itu, keterlibatan UCLG ASPAC membuka peluang kolaborasi internasional melalui pertukaran praktik terbaik (best practices) antar pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik.
Syafaruddin menyampaikan bahwa forum ini mendorong daerah agar lebih adaptif terhadap tantangan global, terutama dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik berbasis kinerja, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
“Kolaborasi dengan jejaring internasional menjadi peluang penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas kebijakan pembangunan. Muba harus terbuka terhadap inovasi, namun tetap berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Mursalin menjelaskan bahwa penerapan SPM mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial.
Ia menambahkan, Pemkab Muba terus melakukan evaluasi berkala guna memastikan indikator SPM tercapai secara bertahap dan terukur. Kebijakan yang disusun diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi memberikan dampak konkret terhadap kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Target kami jelas, pelayanan publik harus semakin cepat, tepat, dan merata. Ini merupakan komitmen Bupati HM Toha Tohet dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen untuk masyarakat Muba,” pungkasnya.
Keikutsertaan aktif Muba dalam Rakor ini diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (dev)
