JAKARTA, Viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Maluku Utara dan KKP terkait penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan laut di Maluku Utara tetap terjaga sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya para nelayan.
“Kolaborasi ini tujuannya satu, untuk memastikan sumber daya perikanan yang ada di Maluku Utara terjaga secara berkesinambungan,” ujar Sherly.
Menurutnya, penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada nelayan kecil, terutama mereka yang menggunakan kapal dengan kapasitas di bawah 5 gross tonnage (GT).
Sherly menjelaskan, saat ini nelayan tradisional menghadapi berbagai tantangan saat melaut. Salah satunya adalah maraknya praktik illegal fishing serta keberadaan rumpon ilegal yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan.
Akibat kondisi tersebut, nelayan harus melaut lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai.
“Kami melakukan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan nilai tukar nelayan di Maluku Utara,” katanya.
Ia mengungkapkan, keberadaan rumpon ilegal menjadi salah satu keluhan utama para nelayan. Menurutnya, alat bantu penangkapan ikan yang dipasang secara ilegal membuat ikan tidak lagi mudah ditemukan di wilayah tangkapan nelayan tradisional.
Dampaknya, biaya operasional nelayan meningkat karena harus menempuh perjalanan yang lebih jauh, sementara hasil tangkapan justru menurun dibandingkan sebelumnya.
Selain persoalan rumpon ilegal, nelayan juga masih menghadapi keterbatasan alat tangkap, kondisi cuaca yang sulit diprediksi, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Tantangan nelayan pada umumnya yaitu kurang alat tangkap, cuaca yang tidak menentu, BBM yang harganya naik, serta kepastian mendapatkan ikan. Saat ini mendapatkan ikan dalam jarak dekat semakin sulit, salah satunya akibat illegal fishing dan rumpon ilegal yang berada di luar 12 mil sehingga ikan tidak masuk ke wilayah tangkap nelayan antara 0 hingga 12 mil,” jelas Sherly.
Melalui kerja sama dengan KKP, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengawasan di wilayah perairan semakin efektif sehingga praktik pencurian ikan maupun pemasangan rumpon ilegal dapat ditekan.
Dengan demikian, nelayan tradisional dapat kembali memperoleh hasil tangkapan yang optimal, biaya operasional berkurang, serta kesejahteraan mereka terus meningkat. (bbs/ant)
