JAKARTA, viralsumsel.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia berhak mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk anak-anak yang berasal dari pernikahan siri, pernikahan dini, hingga anak putus sekolah yang selama ini belum tercatat secara administratif oleh negara.
Hal tersebut disampaikan Dadan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kelompok penerima manfaat yang belum tersentuh program MBG akibat persoalan pendataan.
Menurut Dadan, salah satu kendala utama terletak pada ketidaklengkapan data kependudukan, baik pada anak-anak usia dini maupun kelompok rentan lainnya. Ia menyebut masih banyak pesantren yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, padahal memiliki santri yang seharusnya menjadi penerima manfaat MBG.
“Masih banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama, padahal mereka adalah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Dadan.
Selain itu, persoalan juga ditemukan pada kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak-anak hasil pernikahan dini atau pernikahan siri yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Banyak anak-anak balita, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, yang belum terdata dalam sistem kenegaraan. Misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri yang tidak memiliki NIK. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN akan melakukan pendataan ulang secara menyeluruh hingga ke tingkat RT. Langkah ini dilakukan agar tidak ada satu pun anak yang terlewat dari program pemenuhan gizi nasional.
Tak hanya itu, Dadan juga menyoroti keberadaan anak putus sekolah berusia 0 hingga 18 tahun yang selama ini luput dari berbagai program bantuan pemerintah. Ia memastikan kelompok ini tetap akan menjadi sasaran utama MBG.
“Termasuk juga anak-anak yang putus sekolah di usia 0 sampai 18 tahun. Mereka tetap akan kita pastikan mendapatkan makan bergizi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa BGN akan melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta aparat di tingkat desa dan kelurahan.
Bagi anak-anak putus sekolah, sebagian akan diarahkan untuk masuk ke Sekolah Rakyat. Sementara itu, bagi mereka yang belum terakomodasi di Sekolah Rakyat, BGN akan mengumpulkan mereka di lokasi tertentu agar tetap dapat menerima manfaat program MBG.
“Kalau mereka putus sekolah, sebagian akan masuk Sekolah Rakyat. Bagi yang belum masuk, akan kita kumpulkan di satu tempat agar tetap mendapatkan program Makan Bergizi Gratis,” pungkas Dadan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak Indonesia, sekaligus menekan angka stunting dan ketimpangan sosial di bidang kesehatan. (bbs)
