Pemkab Muba Perketat Verifikasi Program Keluarga Maju, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

SEKAYU, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat komitmennya dalam memastikan ketepatan sasaran Program Keluarga Maju (PKM), salah satu program prioritas masa pemerintahan Bupati H. M. Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen.

Program strategis ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, melalui bantuan modal usaha, pelatihan kerja, hingga dukungan pendidikan.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Tim Monitoring PKM yang dipimpin Wakil Bupati Muba, Kyai Abdur Rohman Husen, di Rumah Dinas Wakil Bupati pada Selasa (18/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Pemkab Muba mengumumkan bahwa sebanyak 2.300 warga telah diusulkan sebagai calon penerima PKM tahun 2025. Meski demikian, angka tersebut masih dalam proses verifikasi faktual yang sangat ketat.

Pemerintah memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar memenuhi syarat—yakni masuk dalam desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—yang berhak menerima bantuan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk menghindari ketidaktepatan data maupun potensi penyalahgunaan bantuan.

Baca Juga :  Pemkab Muba Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah, 1.200 Paket Disubsidi untuk Tekan Inflasi di Lawang Wetan

Plt Kepala Dinas Sosial Muba, Deny SH MSi, menegaskan bahwa penetapan daftar calon penerima bukanlah keputusan administratif semata.

“Jumlah ini bukan sekadar angka. Setiap nama sudah melalui proses pengecekan ketat agar bantuan benar-benar jatuh kepada masyarakat yang layak. Pemerintah ingin memastikan PKM memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Bantuan Tidak Berhenti pada Seremoni

Wakil Bupati Muba, Kyai Abdur Rohman Husen, mengingatkan bahwa esensi program bukan hanya memberikan dana atau fasilitas, tetapi memastikan bantuan benar-benar berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik penerima.

“Sering kali program berhenti pada tahap penyerahan simbolis. Yang kami khawatirkan adalah ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima, sehingga tidak berkembang. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak bisa diurus satu dinas saja,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemkab Muba Dukung Program MSG, Siap Tetapkan Lokasi untuk Pembangunan SPPG

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah melalui Forum Pengentasan Kemiskinan, agar upaya perbaikan ekonomi masyarakat berjalan lebih efektif dan terarah.

Dukungan Perangkat Daerah

Rapat koordinasi turut dihadiri berbagai pemangku kebijakan, antara lain:

  • Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dr Drs H. Iskandar Syahrianto MH,

  • Asisten I Setda Muba H. Ardiansyah SE MM PHD CMA,

  • Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga AP,

  • Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Muba Zulkarnain SP,

  • Sekretaris Dinas PMD Romasari Purba SH MH,
    serta perwakilan sejumlah OPD lainnya.

Pemkab Muba memastikan bahwa realisasi PKM akan dilakukan bertahap selama masa jabatan Bupati–Wakil Bupati saat ini. Warga yang belum menerima bantuan pada 2025 masih memiliki kesempatan pada tahun berikutnya. (dev)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *