PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan di wilayah Sumatera. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Sumatera Tahun 2026 di Hotel Arista Palembang, Rabu (11/2/2026).
Rapat koordinasi strategis tersebut membahas penguatan ketahanan pangan regional, kesiapan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta langkah mitigasi terhadap potensi curah hujan ekstrem yang dapat mengganggu produksi dan distribusi bahan pangan.
Dalam paparannya, Edward Candra membeberkan capaian sektor pertanian Sumsel sepanjang 2025. Ia menyebut Sumsel berhasil menjadi produsen beras terbesar di Pulau Sumatera dan menempati peringkat ketiga nasional dalam peningkatan produksi padi.
“Produksi padi Sumsel pada 2025 mencapai 3.586.332 ton atau meningkat 23,69 persen secara year on year (yoy). Capaian ini menegaskan posisi strategis Sumsel sebagai lumbung pangan yang mampu menyuplai kebutuhan daerah lain, khususnya wilayah yang terdampak bencana di Sumatera,” ujarnya.
Memasuki 2026, Pemprov Sumsel optimistis tren peningkatan produksi akan terus berlanjut melalui program cetak sawah baru yang diproyeksikan menjadi motor pengungkit produksi. Selain itu, Sumsel juga menyatakan kesiapan memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan distribusi dan ketersediaan beras tetap stabil di seluruh provinsi di Sumatera.
Mengantisipasi lonjakan harga menjelang Idulfitri, TPID Sumsel disebut telah bergerak masif dengan menggelar pasar murah di berbagai daerah. Komoditas strategis seperti cabai, bawang, telur, dan daging ayam menjadi fokus pengendalian melalui kolaborasi bersama BUMD pangan, Bulog, serta jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Sekda juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Menurutnya, integrasi kedua program tersebut perlu dirancang secara matang agar peningkatan permintaan tidak memicu tekanan inflasi.
“Kami berencana mendorong dapur MBG menyasar pesantren-pesantren di Sumsel. Dukungan permodalan dari BUMN dan BUMD sangat dibutuhkan agar pesantren mampu mandiri dalam menyuplai bahan baku seperti telur dan komoditas lainnya,” jelas Edward.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara sisi permintaan dan pasokan, sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat integrasi kebijakan daerah dengan agenda nasional, demi mewujudkan kedaulatan pangan yang tangguh di tengah tantangan perubahan iklim global.
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, serta Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan. (win)
