JAKARTA, VIRALSUMSEL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan terhadap dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia ditutup sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kepatuhan terhadap ketentuan SLHS dan standar sanitasi merupakan persyaratan utama dalam penyelenggaraan dapur MBG. Menurutnya, standar tersebut tidak dapat dikesampingkan karena berkaitan langsung dengan kualitas makanan, keamanan gizi, serta keselamatan penerima manfaat.
Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, BGN saat ini terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu SPPG yang menjalankan program MBG di berbagai daerah.
Ia menegaskan, dapur yang belum memenuhi aspek administratif dan standar sanitasi tidak bisa dibiarkan tetap beroperasi sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Persyaratan SLHS dan standar sanitasi merupakan bagian yang mutlak dalam operasional dapur MBG. Karena itu, BGN terus melakukan verifikasi secara ketat terhadap seluruh SPPG,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan data awal, terdapat 27.485 dapur yang masuk dalam pendataan BGN. Setelah dilakukan penyisiran, jumlah tersebut diperbarui menjadi 27.022 dapur.
Dari hasil koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan, per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, ditemukan sebanyak 1.999 SPPG yang diketahui belum mendaftarkan SLHS kepada dinas kesehatan di wilayah masing-masing.
Sudaryono menekankan, persoalan yang ditemukan bukan sekadar adanya dapur yang telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan SLHS. Sebanyak 1.999 SPPG tersebut disebut belum melakukan pendaftaran sama sekali.
Dengan demikian, BGN kemudian melakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap sebelum mengambil tindakan penutupan sementara terhadap dapur-dapur tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan, 1.999 dapur tersebut diketahui tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Jadi, persoalannya bukan sudah mendaftar tetapi persyaratannya belum lengkap, melainkan belum mendaftar sama sekali,” jelasnya.
Setelah melalui tahapan konfirmasi dan evaluasi, BGN memutuskan untuk menutup sementara seluruh SPPG tersebut. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari proses investigasi lebih lanjut untuk memastikan setiap dapur penyelenggara MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Adapun dari total 1.999 SPPG yang ditutup sementara, sebanyak 351 SPPG berada di wilayah satu yang mencakup Sumatera.
Kemudian, wilayah dua yang meliputi Jawa dan Banten menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 1.417 dapur MBG.
Sementara itu, sebanyak 231 dapur MBG lainnya berada di wilayah tiga yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
“Sebanyak 1.999 SPPG ini kami tutup sementara untuk selanjutnya dilakukan investigasi,” kata Sudaryono.
BGN menilai langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan pengolahan makanan.
Penutupan sementara juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Setiap dapur yang menjadi bagian dari program tersebut dituntut memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar aman dikonsumsi.
Melalui proses verifikasi, evaluasi dan investigasi tersebut, BGN berkomitmen memastikan seluruh SPPG yang nantinya kembali beroperasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (bbs/ion)
