Datangi KPK, Bidik Minta Usut Tuntas Indikasi Penyimpangan 16 Paket Pekerjaan di Ogan Ilir

GLOBAL281 Dilihat
banner 728x90

VIRALSUMSEL.COM, JAKARTA – Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (Bidik) Sumatra Selatan, melakukan aksi di depan kantor Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jakarta, Senin, (28/6/2021). Didalam aksinya BIDIK menuntut pengusutan dugaan kasus Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN ) segera diselesaikan terkait proyek yang ada disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) atau Dinas Pemkab Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan (Sumsel).

Mengingat kasus ini pernah ditangani oleh KPK beberapa waktu lalu namun belum tuntas serta belum ditetapkannya tersangka dalam kasus tersebut. Seperti kasus korupsi proyek Jalan di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Muara Kuang, senilai Rp 12 miliar dan peningkatan Jalan Simpang Pelabuhan Dalam (Pemulutan) Indralaya, tahun 2018 senilai Rp 17 miliar.

Yongki Ariansyah, selaku kordinasi lapangan menyampaikan bahwa di OPD atau Dinas di Pemkab Kabupaten Organ Ilir, diduga banyak penyimpangan terkait sejumlah paket pekerjaan tahun anggaran 2017 sampai 2020 pada masa kepemimpinan Bupati periode 2016-2021 HM Ilyas Panji Alam.

Baca Juga :  26 Februari Panca Dilantik Jadi Bupati, Mawardi Yahya Lantik Sekda OI

“Adapun sejumlah proyek pengerjaan yang terindikasi telah terjadi penyimpangan atau KKN, tersebut yakni  ada 16 kegiatan mulai dari tahun 2016-2021. Maka dari itu hari ini kita datang membawa laporan khusus ke KPK agar KPK dapat menindak lanjuti laporan kami, 16 paket proyek yang hari ini kita bawa ke KPK sebagai bukti awal untuk membantu KPK dalam proses penyelidikan,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan Proses hukum di Sumatra Selatan berjalan kurang maksimal, aparat penegak hukum diduga lamban dalam menindak lanjuti laporan indikasi korupsi. Menurutnya KPK yang sudah hadir lebih dari dua kali, kehadirannya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Ogan Ilir.

Baca Juga :  HUT Ogan Ilir, Herman Deru Gencarkan Kampaye Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

“Sehingga saat ini kami tanyakan kepada KPK terkait tindak lanjutnya yang jelas dan kepastian hukum terhadap kasus tersebut,” katanya.  “Kami meminta KPK khususnya ketua KPK, Firli Bahuri agar dapat bertindak setegas-tegasnya untuk menindak indikasi penyimpangan yang ada di kabupaten Organ Ilir ini,” tukasnya. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *