SEKAYU, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memastikan kebijakan pajak dan retribusi daerah tetap berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di tengah upaya memperkuat pendapatan asli daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa persidangan III rapat ke-9 dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (26/5/2026).
Dalam forum yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, Bupati Toha menegaskan revisi regulasi yang tengah dibahas tidak semata ditujukan meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, seluruh masukan dari fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menekankan bahwa penyusunan kebijakan pajak dan retribusi telah melalui kajian akademik dan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.
“Kebijakan yang disusun harus memberi rasa adil. Pemerintah ingin memastikan masyarakat kecil dan pelaku usaha tetap bisa berkembang tanpa merasa terbebani, sementara daerah tetap memiliki kemampuan memperkuat pembangunan,” ujar Toha.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami kebijakan yang diberlakukan, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan kesadaran bersama.
Menurut dia, seluruh penerimaan dari sektor pajak dan retribusi nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta berbagai program kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Toha juga menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra terkait pentingnya perlindungan tenaga kerja lokal.
Ia menegaskan keberadaan perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Pemkab Muba, lanjut dia, akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh perusahaan agar menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, termasuk terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan kepatuhan terhadap lingkungan.
“Kami ingin investasi yang masuk benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Muba. Tenaga kerja lokal harus mendapatkan prioritas dan perusahaan wajib menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal,” katanya.
Pemkab Muba juga memastikan perlindungan terhadap pekerja lokal terus diperkuat melalui pengawasan ketenagakerjaan, termasuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak serta memastikan perusahaan memenuhi kewajiban jaminan sosial tenaga kerja.
Di sektor energi, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan kajian terkait rencana induk jaringan gas dan kelistrikan sebagai bahan koordinasi dengan instansi terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat, Pemkab Muba menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola produksi secara lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab.
Toha menyebut pengelolaan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pemerintahan yang responsif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Muba berharap pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga, investasi terus berkembang, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. (win)
