Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik. Foto : viralsumsel.com/rosyid
Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik. Foto : viralsumsel.com/rosyid

Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik

ViralSumsel.com, Muara Enim – Mahasiswa KKN Universitas Serasan adakan Edukasi dampak Pinjaman Onlin yang dapat merugikan bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas, Muara Enim.

Novi Rahmawati, kelompok 6 sebelum melakukan Program Kerja berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan Lessi Marlina, M.Pd mendapatkan dukungan dan respon positif dari DPL, “banyak sekali Kasus-kasus yang menimpa masyarakat dan dirugikan yang sudah melakukan Pinjaman Online, ada juga yang kasus ditipu bahkan di ancam oleh pihak Pinjaman Online, karena minimnya informasi-informasi prihal dampak negatif dari Pinjaman Online tersebut.Ungkap Lessi.

Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik. Foto : viralsumsel.com/rosyid
Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik. Foto : viralsumsel.com/rosyid

Dalam perjalanan industri Teknologi Finansial di Indonesia masih banyaknya kegiatan usaha pinjaman online yang masih belum terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh sebab itu OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan industri teknologi finansial POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan pinjaman online ini untuk memudahkan masyarakat baik yang di kota maupun yang di desa dalam meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha ataupun kebutuhan lain. Adapun syarat- syarat dalam meminjamnya sangatlah mudah dan cepat, dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan yang lain yang tidak menyulitkan, nasabah sudah bisa pinjam uang dengan hanya hitungan beberapa jam saja sudah bisa cair.

Banyak dampak pinjaman online terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian. Untuk itu Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman online ini dengan barbagai peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Univesitas Serasan di Kelurahan Pinang Belarik, Kabupaten Muara Enim. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut masyarakat diharapkan dapat memahami dampak dari pinjaman online dan terhindar dari kerugian yang akan dideritanya dan masyarakat lebih bijak dalam melakukan transaksi pinjaman online.

Pada Kegiatan penyuluhan Hukum ini ada tiga tahapan yang perlu disiapkan :
1. Tahap Peratama pertemuan dan pengenalan ke Kepala desa Pinang Belarikan, kemudian penyampaian rencana Sosialisasi untuk masyarakat, dan kesiapan tim panitia dari Pihak Mahasiswa dan perangkat desa juga.
2. Tahap pelaksanaan, masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini ± 40 orang peserta, dengan dilakukan interaktif dan banyak pertanyaan terkait perlindungan Hukum untuk masyarakat yang dirugikan.
3. Tahap evaluasi, dilakukan penilaian keberhasilan, peserta menangkap materi penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi materi penyuluhan, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan sebaliknya pemateri juga mengajukan pertanyaan kepada masyarakat dan masyarakat dipersilahkan untuk menjawab.

Baca Juga :   Mawardi Yahya Tegaskan Pemprov Bersama 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Kompak Kejar Target Turunkan Angka Stunting Sebesar 14 Persen di Tahun 2024

Salah satu kasus yang sempat mencuat ke publik yaitu Guru TK di Malang yang bermasalah dengan Fintech Lending Susmiati menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 fintech lending ilegal dan lima fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp 35 juta, dengan rincian Rp 29 juta di fintech lending ilegal dan Rp 6 juta di fintech lending resmi. Dari kasus guru Tk Tersebut bahwa untuk layanan pinjaman online yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
Adapun dampak dari pinjaman online legal jika penerima pinjaman online wanprestasi.

Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik. Foto : viralsumsel.com/rosyid
Mahasiswa KKN Universitas Serasan Edukasi Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat Desa Pinang Belarik. Foto : viralsumsel.com/rosyid

1. Masuk Dalam Blacklist SLIK OJK
setiap penerima pinjaman online, rekam jejak kreditnya akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Apabila tidak membayar pinjaman di Pinjol legal, skor kredit masyarakat yang tercatat di SLIK OJK menjadi tidak baik. Skor kredit sangat berpengaruh terhadap pinjaman.Misalnya, jika tidak baik, orang tersebut akan dianggap berisiko sehingga akan sulit disetujui jika mengajukan pinjaman lagi

2. Denda serta Beban Bunga yang Terus Menumpuk
Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK, bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% per harinya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100 persen dari jumlah pokok pinjaman.

3. Kejaran Debt Collector Meresahkan dan Mengganggu Kehidupan Pribadi.
Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat, seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum dibayar juga, tim collection akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya.

Sedangkan dampak pinjaman online illegal jika penerima pinjaman online wanprestasi adalah
1. Penagihan Intimidatif
Penagihan intimidatif perusahaan fintech merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.
1. Suku Bunga Pinjaman Tinggi
Permasalahan bunga tinggi ini tentunya menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat, jumlah tingkat suku bunga perusahaan fintech ilegal di atas rata-rata industri. Bahkan, perusahaan fintech ilegal ini menawarkan bunga bisa 2-3 persen per hari
2. Penggunaan Data Pribadi.
Dengan menyetujui persyaratan layanan atau term of condition sebelum meminjam, nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan fintech mengakses data pribadi tersebut.

Baca Juga :   Ketua Umum Kadin Indonesia Apresiasi dan Dukung Launching Kopi Sumsel

Dampak dari pinjaman online illegal telah melanggar Prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Selain terdapat berbagai dampak yang merugikan dalam perjanjian pinjaman online ketika penerima pinjaman wanprestasi maka pinjaman online juga memiliki dampak yang positif jika penerima pinjaman tidak lalai dalam pembayaran tagihan. Adapun dampak postif adalah
1. Adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pinjaman online, yaitu melalui gadget atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemeberi pinjaman.
2. Proses pencairan dana yang cepat dan aman
3. Pinjaman tanpa angunan

Dengan perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan, maka segala kemudahan pun ikut bertambah. Maka pinjaman online yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini, diakui oleh masyarakat memberi dampak yang baik dengan berbagai kemudahan. Namun, sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.

Dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Pinang Belarik Kabupaten Muara Enim, terkait dampak pinjaman online bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan hukum terpadu Tentang Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat di Kelurahan Pinang Belarik Kabupaten Muara Enim terlaksana dengan baik, Perwakilan Kelurahan dan Masyarakat Pinang Belarik merasa sangat senang bahwa Kelurahan atau daerahnya dijadikan tempat melaksanakan penyuluhan hukum. Selain itu pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum tersebut mendapatkan respon yang yang antusias dari Masyarakat Kelurahan Pinang Belarik Kabupaten Muara Enim.

Hal ini terlihat dari keingin tahuan peserta dan banyaknya peserta yang bertanya pada saat penyuluhan hukum tersebut dan mereka mengharapkan ada kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya dengan tema-tema yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat. (rosyid)

Penulis Artikel : Novi Rahmawati (Fakultas Ilmu Hukum) Mahasiswa KKN Angkatan II, Kelompok 6 Universitas Serasan Muara Enim Tahun 2024

Iklan OKI

Check Also

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Ikuti Rapat Fasilitasi Pilkada Serentak yang Dipimpin Mendagri. Foto : viralsumsel.com/win

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Ikuti Rapat Fasilitasi Pilkada Serentak yang Dipimpin Mendagri

viralsumsel.com, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengikuti Rapat Fasilitasi Dukungan Pemilihan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *